Skip to main content

Komisi B : Polemik Terminal Bungurasih Sudah Clear dan Tidak Ada Masalah

SURABAYA (Mediabidik) - Hearing di ruang Komisi B DPRD Surabaya terkait polemik bagi hasil pengelolaan terminal Purabaya-Bungurasih, Sidoarjo semakin memanas. Pemicunya adalah, surat Bupati Sidoarjo kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini soal penagihan dana bagi hasil pengelolaan terminal Bungurasih. 

Dimana, dalam surat perihal konfirmasi piutang bagi hasil pengelolaan Terminal Bungurasih yang ditandatangani langsung Bupati Sidoarjo, Saiful Illah berisikan penagihan bagi hasil oleh Pemkot Surabaya. 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anugrah Ariyadi, SE mengatakan, soal polemik Terminal Bungurasih seharusnya sudah clear tidak ada masalah, karena Pemkot Surabaya sudah tidak punya hutang soal bagi hasil pengelolaan terminal Bungurasih.

Anugrah Ariyadi menjelaskan, sejak tahun 2013 hingga 2017 dana bagi hasil pengelolaan Terminal Bungurasih sudah diserahkan oleh Pemkot Surabaya ke Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 9,2 Milyar, sesuai perjanjian bruto yaitu 30% Pemkab Sidoarjo, dan 70% Pemkot Surabaya.

"Sementara untuk tahun 2018, kan masih proses audit BPK, jadi riil nya Pemkot Surabaya sudah tidak punya hutang ke Pemkab Sidoarjo." ujarnya kepada wartawan usai hearing soal Terminal Bungurasih dengan Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Dishub Surabaya di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (13/05/19).

Ia mengatakan, Pemkab Sidoarjo melakukan konfirmasi terkait kewajiban Pemkot Surabaya soal bagi hasil Terminal Bungurasih periode tahun 2018, namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Provinsi Jatim sampai saat ini belum selesai.  

Sementara, ujar Anugrah, Pemkot Surabaya berpendapat belum ada kewajiban membagi ke Pemkab Sidoarjo, karena memang auditnya belum selesai.

Dirinya kembali mengatakan, Pemkot Surabaya masih taat terhadap perjanjian terhadap Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Surabaya akan selalu membayarkan kewajibannya kepada Pemkab Sidoarjo.

"Jadi mari sama-sama kita tunggu berapa nilai kewajiban itu. Jadi pada prinsipnya Surabaya tidak pernah punya hutang ke Sidoarjo," pungkasnya.

Sementara itu, Kadishub Surabaya, Irfan Bayu Drajat menjelaskan, dalam sejarahnya Pemkot Surabaya selalu melakukan pembayaran kepada Pemkab Sidoarjo sejak perjanjian bagi hasil dimulai pada tahun 1991 lalu dengan prosentase 30 persen dari nilai bruto. 

"Permasalahan ini bermula ketika MoU tahun 1991, kemudian kita berkewajiban membayar 30 persen terhadap bruto," tuturnya.

Diketahui Perjanjian bagi hasil itu telah tertuang dalam keputusan bersama Walikota Madya Dati II Kota Surabaya dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo nomor 30 dan nomor 32 tentang pengelolaan terminal penumpang angkutan umum antar kotamadya Dati II di Desa Bungurasih Kecamatan Waru, Kabupaten Dati II Sidoarjo.

Dalam perjanjian itu, disebutkan Pemkot Surabaya harus melakukan bagi hasil pendapatan kepada Pemkab Sidoarjo sebesar 30 persen dari total pendapatan tahunan. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

5 Tanaman Unik Mirip Alat Kelamin Manusia

Tentunya, setiap orang pernah mengalami fenomena psikologis yang mengibaratkan suatu benda terlihat seperti obyek lain. fenomena psikologis tersebut juga muncul di dunia tumbuh-tumbuhan. Dalam Wikipedia, arti dari pareidolia adalah fenomena psikologis yang mengikutsertakan stimulus samar dan acak yang akhirnya diartikan sendiri oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Banyak kasus-kasus paredolia yang cukup terkenal dan menghebohkan dunia, contohnya saja 5 Bentuk Hewan Yang Mirip Penis yang pernah diposting sebelumnya. Namun, apabila dikerucutkan ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan, ada beberapa bentuk dari bunga, buah atau juga bagian dari tumbuhan yang ternyata dapat disalahartikan karena mirip dengan organ-organ vital pria dan wanita. Memang akan ada perdebatan yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk tumbuhan tersebut tidak mirip, namun ada pula yang akan mengatakan bahwa memang ada kemiripan dari segi bentuknya secara sekilas. Berikut  5 Tanaman Unik Yan

Warga Pengampon Dapati Money Politik Dari Pendukung Paslon No 01

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt