Komisi B : Polemik Terminal Bungurasih Sudah Clear dan Tidak Ada Masalah

SURABAYA (Mediabidik) - Hearing di ruang Komisi B DPRD Surabaya terkait polemik bagi hasil pengelolaan terminal Purabaya-Bungurasih, Sidoarjo semakin memanas. Pemicunya adalah, surat Bupati Sidoarjo kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini soal penagihan dana bagi hasil pengelolaan terminal Bungurasih. 

Dimana, dalam surat perihal konfirmasi piutang bagi hasil pengelolaan Terminal Bungurasih yang ditandatangani langsung Bupati Sidoarjo, Saiful Illah berisikan penagihan bagi hasil oleh Pemkot Surabaya. 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anugrah Ariyadi, SE mengatakan, soal polemik Terminal Bungurasih seharusnya sudah clear tidak ada masalah, karena Pemkot Surabaya sudah tidak punya hutang soal bagi hasil pengelolaan terminal Bungurasih.

Anugrah Ariyadi menjelaskan, sejak tahun 2013 hingga 2017 dana bagi hasil pengelolaan Terminal Bungurasih sudah diserahkan oleh Pemkot Surabaya ke Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 9,2 Milyar, sesuai perjanjian bruto yaitu 30% Pemkab Sidoarjo, dan 70% Pemkot Surabaya.

"Sementara untuk tahun 2018, kan masih proses audit BPK, jadi riil nya Pemkot Surabaya sudah tidak punya hutang ke Pemkab Sidoarjo." ujarnya kepada wartawan usai hearing soal Terminal Bungurasih dengan Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Dishub Surabaya di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (13/05/19).

Ia mengatakan, Pemkab Sidoarjo melakukan konfirmasi terkait kewajiban Pemkot Surabaya soal bagi hasil Terminal Bungurasih periode tahun 2018, namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Provinsi Jatim sampai saat ini belum selesai.  

Sementara, ujar Anugrah, Pemkot Surabaya berpendapat belum ada kewajiban membagi ke Pemkab Sidoarjo, karena memang auditnya belum selesai.

Dirinya kembali mengatakan, Pemkot Surabaya masih taat terhadap perjanjian terhadap Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Surabaya akan selalu membayarkan kewajibannya kepada Pemkab Sidoarjo.

"Jadi mari sama-sama kita tunggu berapa nilai kewajiban itu. Jadi pada prinsipnya Surabaya tidak pernah punya hutang ke Sidoarjo," pungkasnya.

Sementara itu, Kadishub Surabaya, Irfan Bayu Drajat menjelaskan, dalam sejarahnya Pemkot Surabaya selalu melakukan pembayaran kepada Pemkab Sidoarjo sejak perjanjian bagi hasil dimulai pada tahun 1991 lalu dengan prosentase 30 persen dari nilai bruto. 

"Permasalahan ini bermula ketika MoU tahun 1991, kemudian kita berkewajiban membayar 30 persen terhadap bruto," tuturnya.

Diketahui Perjanjian bagi hasil itu telah tertuang dalam keputusan bersama Walikota Madya Dati II Kota Surabaya dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo nomor 30 dan nomor 32 tentang pengelolaan terminal penumpang angkutan umum antar kotamadya Dati II di Desa Bungurasih Kecamatan Waru, Kabupaten Dati II Sidoarjo.

Dalam perjanjian itu, disebutkan Pemkot Surabaya harus melakukan bagi hasil pendapatan kepada Pemkab Sidoarjo sebesar 30 persen dari total pendapatan tahunan. (pan)