Skip to main content

Tak Pernah Dapat Perhatian Dari Pemerintah, Pengasuh Ponpes Utsmani Wadul Dewan

Mediabidik.com - Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Surabaya menerima aduan soal Madrasah Diniyah (Madin), yang terabaikan dan butuh perhatian Pemkot Surabaya. Mohammad Djardjis, Pengasuh Pondok Pesantren Utsmani di Jl.Jati Srono mengatakan, kondisi Madin sekarang ini sangat memprihatinkan. 

"Sak ikhlase, sak mlakune. Begitu pula dengan gurunya. Tempat belajar juga seadanya, kurang memadai. Seperti di mushola yang disekat-sekat, kemudian dirumah guru yang disekat" ujarnya ketika berkeluh kesah ke Mahfudz, Wakil Ketua FKB DPRD Surabaya di ruang kerjanya, pada Rabu (03/08/2022).

Lebih lanjut Gus Djardjis mengatakan, karena tidak adanya perhatian dari pemerintah, guru Madin tidak maksimal melakukan pengajaran. "Mereka lebih sibuk mengurus pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan, daripada mengajar," jelasnya.

Namun ditengah kondisi yang memprihatinkan, Madin masih diminati warga Surabaya, yang ingin anaknya mendapatkan bekal pengetahuan agama. 

"Di Surabaya Utara masih ada ratusan Madin di tiap RW, di Surabaya Timur dan Surabaya Barat juga masih diminati. Semua dilakukan dengan swadaya. Di Surabaya pusat seperti mati suri," ungkap Gus Djardjis. 

Gus Djardjis berharap pemerintah, khususnya pemerintah kota Surabaya memperhatikan keberadaan Madin. 

"Karena Madin ini merupakan pendidikan agama yang membangun moral, adab, generasi penerus bangsa. Dan Madin ini merupakan pendidikan tertua," terangnya.

Sementara itu Wakil Ketua FKB DPRD Surabaya Mahfudz menegaskan, Madin merupakan salah satu sarana dakwah Sunan Ampel di Surabaya. 

"Mbah Sunan Ampel, beliau ini yang memberikan pendidikan karakter di Surabaya. Jangan melupakan sejarah ini. Jangan sampai Surabaya kehilangan karakter yang Islami tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi muda yang menjabat Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya itu mengatakan, kalau sejarah ini dilupakan, maka masyarakat Surabaya akan tergerus oleh zaman yang tidak memperhatikan adab.

"Karenanya Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong dan berjuang akan adanya Perda (Peraturan Daerah) Kota Surabaya, yang memperkuat keberadaan Madin dalam sistem pendidikan. Kita berharap pemkot Surabaya mendukung proses itu," tegasnya.

Menurut Mahfudz Perda ini diantaranya mengatur soal kesejahteraan guru Madin, terhadap siswanya, dan operasional sekolahnya.

"Kita akan ajukan dalam prolegda. Yang didahului dengan berbagai kajian akademik maupun studi banding ke daerah yang sudah melakukan itu," terangnya.

Mahfudz mencontohkan daerah yang sudah mempunyai Perda berkaitan dengan Madin adalah Kabupaten Pasuruan.

"Karena dengan adanya Madin anak akan digembleng bagaimana berkarakter Islami. Paling tidak kita menghormati dan taqdim akan Mbah Sunan Ampel, itu spiritnya," pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni