Awas..!! Tempat Parkir Gedung DPRD Surabaya Rawan Pencurian

Mediabidik.com - Sepeda motor jenis Honda Scoppy, Nopol S 2942 PW warna coklat hitam. Milik jurnalis Duta Masyarakat hilang di Parkiran Motor Gedung DPRD Kota Surabaya.

Pemilik motor, Azis menjelaskan. Bahwa peristiwa itu terjadi, saat ia akan pulang untuk menjemput istrinya pulang kerja sekira pukul 17.30 WIB.

"Saat saya mau pulang jemput istri, ternyata sepeda motor saya hilang," jelas Azis, jurnalis duta masyarakat, Selasa (23/8/2022).

Sebelum peristiwa itu terjadi, Azis menjelaskan, bahwa dia tiba di gedung dewan Surabaya untuk melakukan peliputan sekira pukul 13.00 WIB.

"Ya setelah saya tiba seperti biasa sepeda motor saya parkir dan saya masuk kedalam melakukan peliputan," jelas dia.

Usai melakukan peliputan sekira pukul 17.00 WIB. Ia akan menjemput istrinya yang pulang kerja, dan ia baru mengetahui bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di lokasi parkir.

"Saat mengetahui motor hilang saya tanya ke komandan keamanan (Pamdal). Dan saat akan ngecek CCTV tidak bisa karena bagian IT sudah pulang katanya," beber dia.

"Tidak ada ciri ciri khusus pada motor saya, namun di bagian bawah knalpot saya tempel stiker warna hitam," pungkasnya.

Perlu diketahui, untuk saat ini korban pencurian Abdul Azis sudah melapor ke Polsek Genteng dan sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Genteng datang ke lokasi untuk melakukan investigasi. (red)

Teks foto : Petugas polsek Genteng ditemani kepala Pamdal DPRD sidak ke lokasi.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog