Skip to main content

Komisi D Desak Dispendik Surabaya Segera Cairkan Bopda SMP Swasta

Mediabidik.com - Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, menerima keluhan dari sejumlah kepala sekolah SMP swasta di Kota Pahlawan. Sebab bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) trimester ketiga belum cair.

"Kepala sekolah mengeluh kepada kami, karena bopda SMP swasta tak kunjung cair. Padahal, pihak sekolah telah mengirim laporan pertanggungjawaban (LPj) Bopda trimester kedua, ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya," ujar Khusnul, saat dikonfirmasi, Senin (22/8/2022).

Dengan tak kunjung cairnya bopda ini, kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, bisa mengganggu operasional dan kebutuhan sekolah. Salah satunya adalah pembelian seragam sekolah bagi siswa MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

Legislator perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong, Dispendik Surabaya untuk melakukan pemetaan dan pengecekan kembali, sekolah-sekolah swasta yang sudah mengirim LPj ke Dispendik. Jika sekolah terbukti sudah mengirim LPj dan dicek sudah sesuai ketentuan, kata Khusnul, maka bopda bisa dicairkan. Sedangkan jika ada sekolah yang belum mengirim LPj, bisa diingatkan agar segera membuat laporan.

"Jadi tidak dipukul rata. Hanya karena beberapa sekolah yang belum mengirimkan laporan bopda trimester kedua, seluruh sekolah swasta tidak dapat menerima bopda. Kasihan sekolah yang sudah duluan mengirim LPJ," ungkapnya.

Khusnul berharap, masalah ini mendapat perhatian Dispendik Surabaya. Sebab fungsi dan kegunaan dana bopda sangat penting bagi sekolah swasta.

"Besaran bopda di Surabaya sebesar Rp87.500 per siswa per bulan. Jika ditambah dengan BOS, nilainya mencapai Rp167.333 per siswa per bulan," jelasnya.

Selama ini banyak sekolah swasta yang bergantung pada Bopda dan BOS untuk menunjang pendidikan. Bopda digunakan untuk mendukung operasional sekolah, meningkatkan kualitas belajar-mengajar dan biaya pendidikan siswa tidak mampu.

"Sekali lagi saya mendorong Dispendik Surabaya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak disegerakan, maka sesuai timeline yang kita sepakati terkait seragam akan tidak terlaksana. Karena anggaran bopda yang tak kunjung cair," pungkasnya. (red)

Teks foto : Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Hari Pahlawan 10 November

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10