Disinyalir Belum Siap, Program e-Delivery 2022 Menuai Komplain

Mediabidik.com - Perubahan program e-Delivery tahun 2022 oleh bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) kota Surabaya menuai komplain dari bagian informasi dan protokoler DPRD Surabaya. Pasalnya perubahan program e-delivery pada tanggal 19 Agustus 2022 kemarin terkesan mendadak dan belum disosialisasikan.

Kita hanya bisa mengentri delivery saja, menunggu status verifikasi selesai. Baru itu kita buat pajak dan baru kita kirim, disitu baru bisa detect nunggu status dokumen verifikasi. Iniloh baru sudah bisa. Jadi kendalanya adalah di status dokumen verifikasi.

"Semua tergantung sistem, aku ngentri data, kenapa disitu tidak detect, itu yang jadi permasalahan." terang narasumber kepada BIDIK yang tidak mau disebutkan jati dirinya, Selasa (30/8/2022).

Bukan dari kendala internetnya, tapi kendala sistemnya yang belum siap, intinya kenapa ngak diterapkan awal tahun. Internet loh enak, buka youtube enak. Selama ini bisa nyimpan internet aman, ini tidak masalah internet server dan sistem disana (Adpem pemkot, red) yang bermasalah. Yang jadi masalah adalah kenapa seperti ini.

"Jadi transaksi yang sudah kita bikin, itu login di pejabat bagian pengadaan itu kosong, seperti advetorial ini dan lainnya menunya kosong, setelah kita kordinasi kesana kemari ini baru muncul. Tapi belum diverifikasi, jadi prosesnya perlu diverifikasi lagi, jadi ngak bisa sehari, dua hari dan ngak tau harus berapa hari." paparnya.

Diwaktu yang sama Samsul Hariyadi Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan kota Surabaya saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut melalui pesan WA nya mengatakan, kalau ada yang ngomong ruwet suruh ke tempatku, nanti ta kasih les privat.

"Nek onok seng ngomong ruwet, kongkon nang gonku, nanti tak wei les privat. Lah liyane ngak onok seng komplain." pungkas Samsul. (red)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog