Wakil Ketua DPRD Surabaya Tinjau Pelaksanaan Rapid Test dan Swab Massal

Mediabidik.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti melakukan sidak di lokasi rapid test dan swab massal di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Rabu (3/6/2020).

Pemeriksaan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyasar berbagai lokasi untuk menggelar pemeriksaan secara massal. Dia hadir di lokasi untuk meninjau proses pemeriksaan tersebut.

Wakil rakyat dari PKS ini ingin memastikan apakah dalam pelaksanaan rapid test dan swab massal ini telah sesuai prosedur atau tidak. Pasalnya, dia menyebut dirinya mendapat laporan sempat ada antrean di lokasi.

Dia meminta pihak Kecamatan dan Puskesmas harus mengatur sedemikian rupa agar tidak sampai terjadi antrean yang panjang. Misalnya saja diatur menggunakan sistem shift.

"Teknis seperti itu bisa diatur oleh pihak kecamatan," ungkapnya.

Reni mengungkapkan, bantuan dari berbagai pihak seperti halnya BIN dan BNPB yang melakukan pemeriksaan massal di Surabaya memang sangatlah membantu dalam menangani pandemi ini. Sebab, sebelumnya memang tak dipungkiri peralatan di Surabaya yang sempat menghambat proses penanganan.

"Ini sangat membantu sekali," ungkap Reni menambahkan.

Pemeriksaan ini dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Gunung Anyar, warga secara gratis dapat mengikuti pemeriksaan ini. Dengan catatan, ketika antre harus menerapkan physical distancing.

Dari informasi yang dihimpun di lokasi, hingga siang ada sekitar 500 orang yang dirapid kemudian didapati sekitar puluhan orang yang reaktif. Sebagaimana prosedur, BIN juga membawa mobil laboratorium untuk melakukan swab.

"Tidak hanya rapid test tapi juga mobil lab PCR," kata Prakoso, protokol kegiatan pemeriksaan BIN saat diwawancara di lokasi. (pan)

Foto : Reni Astuti saat meninjau lokasi rapid tes dan Swab massal di kelurahan Gunung Anyar.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog