Wakil Ketua DPRD Surabaya Tinjau Pelaksanaan Rapid Test dan Swab Massal

Mediabidik.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti melakukan sidak di lokasi rapid test dan swab massal di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Rabu (3/6/2020).

Pemeriksaan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyasar berbagai lokasi untuk menggelar pemeriksaan secara massal. Dia hadir di lokasi untuk meninjau proses pemeriksaan tersebut.

Wakil rakyat dari PKS ini ingin memastikan apakah dalam pelaksanaan rapid test dan swab massal ini telah sesuai prosedur atau tidak. Pasalnya, dia menyebut dirinya mendapat laporan sempat ada antrean di lokasi.

Dia meminta pihak Kecamatan dan Puskesmas harus mengatur sedemikian rupa agar tidak sampai terjadi antrean yang panjang. Misalnya saja diatur menggunakan sistem shift.

"Teknis seperti itu bisa diatur oleh pihak kecamatan," ungkapnya.

Reni mengungkapkan, bantuan dari berbagai pihak seperti halnya BIN dan BNPB yang melakukan pemeriksaan massal di Surabaya memang sangatlah membantu dalam menangani pandemi ini. Sebab, sebelumnya memang tak dipungkiri peralatan di Surabaya yang sempat menghambat proses penanganan.

"Ini sangat membantu sekali," ungkap Reni menambahkan.

Pemeriksaan ini dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Gunung Anyar, warga secara gratis dapat mengikuti pemeriksaan ini. Dengan catatan, ketika antre harus menerapkan physical distancing.

Dari informasi yang dihimpun di lokasi, hingga siang ada sekitar 500 orang yang dirapid kemudian didapati sekitar puluhan orang yang reaktif. Sebagaimana prosedur, BIN juga membawa mobil laboratorium untuk melakukan swab.

"Tidak hanya rapid test tapi juga mobil lab PCR," kata Prakoso, protokol kegiatan pemeriksaan BIN saat diwawancara di lokasi. (pan)

Foto : Reni Astuti saat meninjau lokasi rapid tes dan Swab massal di kelurahan Gunung Anyar.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog