Kembali Operasional Terminal Purabaya dan TOW Perketat Protokol Kesehatan

Mediabidik.com - Memasuki masa transisi new normal Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya kembali mengoperasikan Terminal Purabaya (Bungurasih) dan Terminal Osowilangon (TOW) pada, Selasa (9/6/20) dini hari, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ridlo Noor Wahab Kabid Prasarana Transportasi Dishub Surabaya mengatakan, terminal Purabaya setelah berakhirnya PSBB Surabaya raya itu, juga mulai dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang tepat.

"Diantaranya untuk PO Bus, krunya bus harus mengunakan masker, hand sanitizer dan jaga jarak. Kemudian didalam bus harus ada disinfektan, agar nanti setelah bus bus menurunkan penumpang harus disemprot dalamnya itu, supaya steril. "ujar Rido saat dikonfirmasi melalui ponselnya, kamis (11/6/20).

Masih kata Rido, kemudian, bus diwajibkan untuk menyilang tempat duduk, supaya ada jarak dan penumpangnya harus 50 persen. Kemudian kru bus harus punya surat kesehatan dari Puskesmas maupun dari dinas kesehatan.

"Dan untuk penumpang harus dilakukan tes suhu, apabila nanti suhu tubuh diatas 38 derajat, maka diwajibkan tidak bepergian dan disarankan untuk pergi ke tempat kesehatan (Puskesmas atau klinik) untuk mengecek kesehatannya. Kemudian penumpang wajib membawa surat sehat setiap akan naik bus. " urainya.

Lebih lanjut mantan Kabid Pengawasan DBMP menambahkan, untuk kru terminal wajib mengunakan APD (Alat Pelindung Diri) dan secara reguler terminal harus disemprot disinfektan dan untuk pemilik kios, harus mengunakan APD dan menjaga jarak dengan pembeli.

"Dan pemilik kios harus menyiapkan kotak untuk menaruh uang dan tidak boleh bersentuhan dengan pembeli. " terangnya.

"Dan disana juga ada petugas dari Dishub didampingi TNI dan kepolisian, baik dari Polres dan polsek setempat." pungkasnya. (pan)

Foto : Petugas Dishub saat melakukan cek suhu tubuh ke kru Bus di terminal Purabaya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog