Skip to main content

Komisi A Gelar Hearing Terkait Pengaduan Warga Gunung Anyar

Mediabidik.com – Komisi A menggelar dengar pendapat (Hearing) melalui vidio conference terkait pengaduan warga masyarakat Gunung Anyar soal tanggul sungai mengundang sejumlah pihak.

Antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan, Dinas PU Bina Marga Dan Pematusan dan PT Adhi Karya selalu kontraktor pembangunan Kampus UINSA II menghasilkan titik terang.

"Saya pikir tadi sudah ada mulai jawaban agak sedikit terang, tentang siapa dan berkewajiban apa," ujar Arif Fathoni anggota Komisi A DPRD Surabaya. Senin (08/06/2020)

Dalam hearing, kata Ketua Fraksi Golkar ini, PT Adhi Karya menyampaikan bahwa kewajiban mengajukan permohonan izin berada pada pihak UINSA, dan pihaknya berpikiran dengan kesempatan ini berharap PT Adhi Karya menghentikan segala aktifitas pembangunan.

"Saya pikir dengan kesempatan ini, saya berharap PT Adhi Karya menghentikan segala aktifitas pembangunan sampai UINSA mendapat izin mendirikan bangunan dari Pemkot, " kata Fathoni. saat ditemui usai hearing.

Kedua, Fathoni menjelaskan, persoalan dengan warga sekitar sudah ada frame yang sama untuk berbicara satu sama lain dan mudah mudahan terealisasi dalam waktu dekat.

Berkaitan dengan kerugian yang dialami secara umum atas jebolnya pipa PDAM ini, lanjut Fathoni mengatakan, bahwa PT Adhi Karya menjealskan sedang melakukan negoisasi difasilitasi oleh Cipta Karya dan Tata Ruang.

"Saya pikir itu nanti yang perlu dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki pretensi yang negatif terhadap PT Adhi Karya," kata Fathoni.

Hal itu, menurut Fathoni, pihaknya akan menindaklanjut dengan rapat berikut pada rabu mengundang pihak Kampus UINSA ini agar bisa menjadi terang benderang.

"Apa diharapkan warga terdampak maupun warga surabaya secara umum bisa terealisasi dengan baik," terangnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan warga gununganyar surabaya berharap, agar komisi A untuk terus mengawal demi warga dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga.

"kami berharap komisi A bisa terus mengawal demi warga," kata Imron Ketua TIM 9 Gununganyar Surabaya.

Mantan LPMK ini mengatakan, sebenarnya masih banyak permohonan seperti menara masjid diajukan ke pihak PT Adhi Karya karena disana asetnya sangat besar yang dimanfaatkan oleh proyek itu.

"Karena ada dua sungai dan jalan setapak itu adalah fasilitas umum itu tolong diganti, karena hasilnya warga dari situ, hanya itu saja," ucap Imron.

Pimpinan Proyek PT Adhi Karya Abdul Somad mengatakan, terkait dengan dampak dan sebagainya, didalam metode pemancangan, pihaknya mengaku sudah analisa dengan lokasi yang ada dengan persyaratan dokumen lelang.

"Bahwa kita dilapangan sudah tidak memakai hammer, tidak ada suara sama sekali terkait dengan pemasangan, sistimnya adalah di injek," ujar Abdul Somad. saat hearing vidio conference.

Terkait dengan biaya dan lain sebagianya, Somad menjelaskan, pihaknya dan UINSA sudah dipanggil ke PU Cipta Karya terkait dengan biaya yang timbul, dan ini akan dikoordinasikan antara PT Adhi Karya, UINSA dan PDAM.

"Ini sudah ada berita acaranya di PU Dinas Cipta Karya sudah ada solusinya tapi belum sampai ke dalam angka," ungkapnya.

Terkait dengan tambak, lanjut Somad menambahkan, pengurasan air pipa PDAM dari tambak dibuang ke saluran tengah yang sudah digali sesuai permintaan dari warga dan mengenai terhadap tambak itu.

"Itu sudah kita selesaikan dengan pemilik tambak sudah ada ganti ruginya dan sudah ada berita acaranya," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni