Skip to main content

Merasa Gagal, BF Sutadi Pilih Mundur Dari Ketua DPC Gerindra Surabaya






SURABAYA (Media Bidik) - Merasa gagal menduduki posisi sebagai wakil ketua DPRD kota Surabaya  BF Sutadi mengajukan mundur dari jabatan Ketua DPC Gerindra Surabaya. Namun sumber lain mengatakan jika langkah cepat diambil karena telah mendengar bahwa dirinya akan terkena imbas langkah DPP Gerindra yang akan melakukan re-organisasi besar-besaran di wilayah Jatim. Benarkah ?

Diakui oleh BF Sutadi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten I Sekkota Surabaya bahwa dirinya sengaja mengajukan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPC Gerindra Surabaya. Disamping mengaku akan memaksimalkan tugasnya sebagai ketua fraksi, Sutadi secara jantan mengakui bahwa dirinya merasa gagal mengemban tugas dari DPP terkait Pileg dan Pilpres di wilayah Kota Surabaya.
 
"Yang jelas, saya mengajukan mundur itu ada tiga alasan. Pertama, saat jadi ketua DPC, saya merasa gagal mengemban amanat tersebut. Sebab saat itu perolehan suara Pileg di Surabaya sangat besar namun perolehan kursinya sedikit. Begitu juga dengan Pilpres, kita gagal meraih suara besar. Alasan kedua, saya ingin memberi kesempatan kepada pihak lain sebagai bentuk reorganisasi di kepengurusan. Dan yang ketiga, saya ingin fokus terhadap posisi saya sebagai wakil rakyat untuk berjuang demi rakyat," tegas Sutadi.(17/9/14)

Sutadi menganggap bahwa beban DPC di masa mendatang jauh lebih berat dan harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya karena Kota Surabaya akan menyelenggarakan Pilwali, untuk itu langkah mundur sejak dini dipilihnya agar lebih bisa memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan langkah re-organisasi kepada penggantinya.
 
"Jangan sampai saya mengajukan mundur saat waktu mepet. Kasihan organisasi, nanti malah kelabakan menyiapkan dua agenda itu. Dengan mundur jauh hari, maka ketua yang baru bisa mempersiapkan agendanya," tambahnya.

Sebagai kader partai, Sutadi tetap berharap Partai Gerindra Surabaya bisa semakin berkembang menjadi besar pasca kepemimpinannya, karena kerja organisasi dan mesin politiknya bisa siap serta dimulai sejak dini.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa DPP Partai Gerindra memang akan melakukan re-organisasi besar-besaran di wilayah Jatim, yakni akan ada 17 DPC di Jatim yang akan dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal mengemban tugasnya di Pileg dan Pilpres 2015.

Apakah langkah Sutadi ada kaitannya dengan kabar tersebut? Tentu hanya dirinya yang bisa menjawab. Karena jika sampai langkah pencopotan dilakukan, maka akan berimbas kepada harga diri seorang politisi, apalagi Sutadi merupakan pendatang baru di dunia politik karena sebelumnya lebih matang sebagai seorang birokrasi.(Topan)


Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni