Skip to main content

DPRDD Siapkan Fakta Intergeritas Dengan Pemkot Surabaya


SURABAYA (Media Bidik) - Sering terjadi miskomunikasi antara legeslatif dengan eksekutif soal pembahasan kebijakan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya menjadi poin penting bagi anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019. Saat pembahasan tatib dewan, muncul wacana pembuatan Pakta Integritas antara Pemkot dan DPRD Surabaya, agar bisa dijadikan landasan dasar komunikasi yang lebih interaktif.

Mengacu kepada pengalaman sebelumnya, tak bisa dipungkiri bahwa anggota dewan selama ini tidak bisa berbuat sesuatu manakala ada salah satu kepala SKPD dengan sengaja menghindari undangan dewan untuk agenda rapat kedewanan seperti hearing atau yang lain.

Dampaknya, ratusan kasus dan kesimpulan rapat hearing di setiap komisi DPRD Surabaya hanya menjadi pajangan catatan dalam billboard, karena tidak mendapatkan respon positip dari SKPD terkait. Beredar kabar bahwa hal ini terjadi karena kepala SKPD beranggapan jika dirinya hanya bertanggung jawab kepada pimpinan kepala daerahnya yakni Wali Kota Surabaya.

Saifudin Zuhri anggota DPRD Surabaya asal FPDIP mengatakan jika prilaku mangkirnya sejumlah kepala SKPD dalam beberapa agenda rapat kedewanan ditingkat komisi tidak boleh dibiarkan, karena merupakan implementasi kinerja sekaligus kerjasama dalam rangka kemitraaan antara legelatif dan eksekutif.

"Disamping yudikatif, seharusnya legelatif dan eksekutif merupakan unsur yang tak terpisahkan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan di Kota Surabaya, sehingga tidak boleh ada kebuntuan komunikasi diantara keduanya karena menyangkut nasib masyarakat dan wilayah Kota Surabaya," ucapnya sesaat setelah mengikuti acara pembukaan acara orientasi dewan di Hotel Singgasana Surabaya. (24/9/14)

Sebagai mantan anggota komisi C yang membidangi pembangunan selama 5 tahun, Saifudin merasa prihatin dengan ratusan catatan kasus di komisi C yang hingga masa akhir jabatannya menjadi anggota dewan tidak terselesaikan alias mangkrak.

"Pengalaman menjadi anggota komisi C kemarin cukup menjadikan referensi bagi saya untuk bisa memperbaiki kinerja sebagai anggota dewan, berbagai prilaku kepala SKPD dan stafnya saat mengikuti agenda rapat komisi menjadi catatan penting saya, karena ratusan catatan agenda rapat akhirnya hanya menjadi hiasan dinding di billboard ruang komisi, padahal semuai itu menyangkut kebijakan untuk masyarakat Surabaya," jelasnya.

Secara pribadi Saifudin mengaku sangat setuju jika dewan yang baru tetap harus berupaya untuk memikirkan formula baru terkait kebuntuan komunikasi dengan sejumlah kepala SKPD Pemkot dengan DPRD Surabaya,.

"Saya berfikir akan jauh lebih baik dan santun jika antara pemkot dan DPRD Surabaya bersepakat untuk membuat semacam pakta integritas terkait hubungan dan kinerjanya masing-masing demi lancarnya komunikasi antar keduanya, dan menurut saya tidak ada alasan Walikota untuk menolak wacana ini karena masing-masing didasari oleh niat yang baik yakni demi penyelenggaran pemerintahan yang baik di wilayah hukum Kota Surabaya," tandasnya (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni