Skip to main content

PDIP Tak Lagi Usung Risma di Pilwali 2015



SURABAYA (Media Bidik) - Meski tak sedikit warga kota Surabaya yang mengakui keberhasilan Tri Rismaharini saat menjabat sebagai Walikota, namun tidak bagi politisi gaek Bambang DH karena dianggapnya tidak bisa menjalankan koordinasi 3 pilar yang menjadi kewajibannya sebagai Kader dari partai PDIP.

Singkat kata, Bambang DH menegaskan bahwa PDIP akan mengusung kader yang dinilainya patuh kepada amanah partai, dan untuk sementara pilihan itu jatuh kepada Wisnu Sakti Buana yang saat ini menjabat sebagai wawalikota Surabaya menggantikan dirinya yang mengundurkan diri.

Bambang menilai jika kepemimpinan Risma sebagai Walikota dianggap jalan sendiri karena tidak pernah melibatkan partai pengusungnya yakni PDIP yang mempunyai kebijakan koordinasi 3 pilar yakni koordinasi antara eksekutif partai, legeslatif dan pejabat daerah asal PDIP.

Ditanya soal alasan kenapa tidak kembali mengusung Tri Rismaharini di Pilwali 2015, Bambang DH mengatakan jika pihaknya tidak ingin lagi ada kebuntuan komunikasi antara partai, legeslatif dan eksekutif yang diusung oleh PDIP.

"Selama ini dia (Risma-red) kan selalu jalan sendiri, tidak pernah melaksanakan amanah partai yakni melakukan koordinasi tiga pilar antara lain partai, legeslatif dan eksekutif asal PDIP, tentu saja hal ini menjadi catatan tersediri bahkan merupakan persoalan besar bagi partai kami," ucapnya usai memberikan pembekalan ke sejumlah anggota fraksi PDIP DPRD Surabaya. (2/9/14)

Diakui oleh Bambang DH yang saat ini duduk dijajaran pengurus partai PDIP di Jatim bahwa pihaknya akan mengusung kader partai yang dinilainya layak di Pilwali Surabaya 2015 dan kemungkinan besar akan jatuh kepada Wisnu Sakti Buana ketua DPC PDIP Surabaya.

"Jelas kami akan lebih condong untuk mengusung kader partai sendiri yang berpengalaman seperti WS (Wisnu Sakti Buana-red), karena beliau sarat dengan pengalaman, mulai dari jabatan di pimpinan dewan dan pimpinan partai hingga kini menjabat sebagai wawalikota," tegasnya.

Disinggung soal kedekatan Risma dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Bambang DH tidak mempersoalkan hal itu dan mempersilahkan untuk melakukan upaya apapun, tetapi diyakininya bahwa sikap partai di daerah sudah jelas.

"Ya silahkan saja, kan biasanya memang begitu, selalu by pass alias langsung ke Ketum jika ada persolan yang berkaitan dengan partai, namun suara kader partai didaerah tidak bisa diabaikan demi masa depan partai, dan sudah jelas yakni kami tidak akan kembali mengusungnya," tandasnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni