Skip to main content

Fraksi Demokrat Hari Ini Serahkan SK DPP


SURABAYA (Media Bidik) – Teka teki soal nama-nama yang akan mengisi posisi puncak atas rekom DPP di DPRD Surabaya kini sudah terjawab yakni Ratih Retnowati sebagai wakil ketua dan H Junaedi mendapat posisi ketua fraksi Demokrat, bahkan SK DPP Partai Demokrat dan surat pengantar DPC Demokrat Surabaya telah diserahkan ke Sekwan hari ini Senen (8/9/14).

Menanggapi pergeseran namanya, Junaedi mengaku legowo dengan keputusan yang berikan DPP sebagai implementasi kepatuhannya terhadap organisasi partai dengan harapan partai Demokrat Surabaya akan lebih besar dan berperan alktif dalam memperjuangakan suara rakyat koat Surabaya.

"Politik itu kan dinamis mas, pergeseran posisi dan sebagainya adalah hal yang biasa dan wajar, karena DPP pasti mempunyai pertimbangan dan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan SK," jawabnya.

Sebagai kader partai dirinya akan menerima segala keputusan DPP yang merupakan induk partai dengan rasa legowo, mengamankan sekaligus melaksanakan demi masa depan partai di kota Surabaya.

Meskipun disebut-sebut sebagai kawan baik Dadik Risdaryanto (mantan ketua DPC Demokrat Surabaya yang lengser-red), Junaedi merupakan caleg incumbent yang kembali berhasil masuk ke gedung DPRD Surabaya untuk kedua kalinya ini juga menyampaikan jika dirinya akan mendukung penuh pergantian ketua DPC Demokrat Surabaya yang kini dipegang oleh Hartoyo Kabid OKK DPD Demokrat Jatim.

"Seperti yang sudah saya katakan, bahwa sebagai kader saya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP, termasuk soal penggantian ketua DPC Surabaya, semua ini adalah dinamika politik yang tidak bisa kita hindari, tergantung bagaimana kita menanggapi dan bersikap, kalau saya sih positip-positip saja," jelasnya.

Kepada media ini, Junaedi mengatakan jika SK DPP telah diserahkan ke Sekwan dengan lampiran surat pengantar dari DPC, yang artinya nama Ratih Retnowati sebagai wakil ketua dan dirinya sebagai ketua fraksi telah fix (baku).

"Baru saja SK DPP dan surat pengantar DPC terkait posisi wakil ketua dan ketua fraksi kami serahkan ke Sekwan, isinya memang bergeser yakni Ratih wakil ketua dan saya sebagai ketua fraksi," jelasnya.

Ditanya soal alat kelengkapan dewan di DPRD Surabaya, H Junaedi berharap agar pembagian posisi untuk masing fraksi berlandaskan azas proporsional.

"Saya berharap proporsional saja, dan semua itu kan menunggu hasil musyawarah, namun demikian kami juga berharap peran wakil ketua asal Demokrat (Ratih-red) bisa memperjuangkan hal itu," imbuhnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni