Skip to main content

Fraksi Demokrat Hari Ini Serahkan SK DPP


SURABAYA (Media Bidik) – Teka teki soal nama-nama yang akan mengisi posisi puncak atas rekom DPP di DPRD Surabaya kini sudah terjawab yakni Ratih Retnowati sebagai wakil ketua dan H Junaedi mendapat posisi ketua fraksi Demokrat, bahkan SK DPP Partai Demokrat dan surat pengantar DPC Demokrat Surabaya telah diserahkan ke Sekwan hari ini Senen (8/9/14).

Menanggapi pergeseran namanya, Junaedi mengaku legowo dengan keputusan yang berikan DPP sebagai implementasi kepatuhannya terhadap organisasi partai dengan harapan partai Demokrat Surabaya akan lebih besar dan berperan alktif dalam memperjuangakan suara rakyat koat Surabaya.

"Politik itu kan dinamis mas, pergeseran posisi dan sebagainya adalah hal yang biasa dan wajar, karena DPP pasti mempunyai pertimbangan dan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan SK," jawabnya.

Sebagai kader partai dirinya akan menerima segala keputusan DPP yang merupakan induk partai dengan rasa legowo, mengamankan sekaligus melaksanakan demi masa depan partai di kota Surabaya.

Meskipun disebut-sebut sebagai kawan baik Dadik Risdaryanto (mantan ketua DPC Demokrat Surabaya yang lengser-red), Junaedi merupakan caleg incumbent yang kembali berhasil masuk ke gedung DPRD Surabaya untuk kedua kalinya ini juga menyampaikan jika dirinya akan mendukung penuh pergantian ketua DPC Demokrat Surabaya yang kini dipegang oleh Hartoyo Kabid OKK DPD Demokrat Jatim.

"Seperti yang sudah saya katakan, bahwa sebagai kader saya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP, termasuk soal penggantian ketua DPC Surabaya, semua ini adalah dinamika politik yang tidak bisa kita hindari, tergantung bagaimana kita menanggapi dan bersikap, kalau saya sih positip-positip saja," jelasnya.

Kepada media ini, Junaedi mengatakan jika SK DPP telah diserahkan ke Sekwan dengan lampiran surat pengantar dari DPC, yang artinya nama Ratih Retnowati sebagai wakil ketua dan dirinya sebagai ketua fraksi telah fix (baku).

"Baru saja SK DPP dan surat pengantar DPC terkait posisi wakil ketua dan ketua fraksi kami serahkan ke Sekwan, isinya memang bergeser yakni Ratih wakil ketua dan saya sebagai ketua fraksi," jelasnya.

Ditanya soal alat kelengkapan dewan di DPRD Surabaya, H Junaedi berharap agar pembagian posisi untuk masing fraksi berlandaskan azas proporsional.

"Saya berharap proporsional saja, dan semua itu kan menunggu hasil musyawarah, namun demikian kami juga berharap peran wakil ketua asal Demokrat (Ratih-red) bisa memperjuangkan hal itu," imbuhnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah