Skip to main content

Sutadi Terpilih Jadi Ketua Fraksi Gerindra




SURABAYA (Media Bidik) – Menanggapi protes dari elemen pendukung Prabowo yang menginginkan dirinya sebagai wakil ketua DPRD dengan alasan masih menyandang ketua DPC Gerindra Surabaya, Sutadi mengaku akan tetap tunduk dan patuh dengan keputusan DPPnya.

"Saya tau hal itu justru dari pemberitaan media, tetapi memang banyak sms yang masuk ke saya soal itu, intinya saya diminta tegas dalam bersikap karena sebagai ketua DPC, namun semua itu menjadi wewenang DPP dan kami yang ada didaerah wajib untuk mematuhi dan menjalankannya," jawab Sutadi di ruangan fraksinya. (4/9/14)

Meskipun harus menelan pil pahit dari DPP terkait rekomendasi untuk posisi wakil ketua DPRD Surabaya, Sutadi ketua DPC Partai Gerindra Surabaya mengaku siap menerima apapun yang menjadi keputusan DPP, jika ternyata menunjuk Dharmawan alias Aden

"Ya memang beda, tapi nggak pa pa, mekanisme pengusulan nama untuk posisi wakil ketua dari fraksi kami sudah sesuai, untuk itu apapun yang menjadi keputusan DPP hukumnya wajib untuk di laksanakan," tegasnya.

Namun demikian, Sutadi mengaku jika dirinya masih belum menerima SK DPP terkait rekom posisi wakil ketua untuk fraksi Gerindra DPRD Surabaya.

"Sampai saat ini saya belum tau, dan memang belum menerima, jadi kita tunggu saja hasilnya nanti," katanya.

Sementara Dharmawan alias Aden saat di konfirmasi terkait kepercayaan DPP soal posisi wakil ketua DPRD Surabaya jatuh kepada dirinya, Aden mengatakan bahwa sebagai anggota dewan dirinya tidak pernah meminta bahkan kabar ini juga sempat mengejutkan dirinya.

"Sejujurnya saya tidak pernah berfikir soal itu, karena bisa lolos jadi anggota dewan biasa saja, saya sudah merasa bersukur, tiba-tiba ada kabar seperti itu, saya juga tidak tau, karena saya tidak pernah meminta jabatan itu," jawab Aden via ponselnya. (4/9/14)

Ditanya soal alasan DPP menunjuk dirinya, Aden tidak ingin menanggapi karena menurutnya menjadi hak dan wewenang DPP, dan dirinya sebagai kader sekaligus anggota dewan terpilih hanya bisa mengamankan sekaligus menjalankan amanahnya.

"Sejauh ini, saya tidak tau alasan penunjukan saya sebagai wakil ketua, yang pasti secara pribadi saya tidak ingin berpolemik apalagi dengan kawan satu fraksi, dan apapun yang ditugaskan partai saya akan siap melaksanakannya," terangnya.

Meskipun Sutadi dan Aden mengaku tidak mengetahui soal rekom DPP Gerindra terkait nama yang ditunjuk sebagai wakil ketua, namun sumber media ini di Jakarta mengabarkan bahwa sebenarnya surat rekomendasi sudah dipegang masing-masing, tepatnya kemarin dan hari ini, yakni Aden sebagai wakil ketua dan Sutadi sebagai ketua fraksi di DPRD Surabaya. benarkah? (Topan

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni