Skip to main content

Hadapi Minimnya Lahan dengan Peningkatan Kualitas Produk Pertanian


SURABAYA(Media Bidik) - Meski berlabel kota besar dengan segmentasi jasa dan perdagangan, ternyata Surabaya masih tetap memberi perhatian lebih pada sektor pertanian. Hal ini seperti terlihat dalam panen raya padi di wilayah Kecamatan Sukolilo, tepatnya di Semolowaru Bahari, Saat ini terdapat 77,5 hektare lahan pertanian yang tersebar di lima kelurahan se-Kecamatan Sukolilo. 10 hektare di antaranya dinyatakan siap panen. 

Menurut Ketua Kelompok Tani (poktan) Bahari Karya, Suhartoyo, komoditi utama saat musim kemarau adalah padi dan blewah. Sedangkan saat musim penghujan, petani beralih menanam sayur-sayuran serta mengubah sebagian lahan menjadi tambak bandeng dan udang. "Dengan begitu, petani mendapat penghasilan yang berkesinambungan," katanya.

Berdasarkan perhitungan Suhartoyo, satu hektare sawah mampu menghasilkan 10 ton padi. Padi tersebut lantas dijual kepada pengepul. Sayangnya, Poktan Bahari Karya belum memiliki mesin pengolah padi menjadi gabah. "Sejauh ini kami masih menyewa. Harapannya, kami bisa punya mesin sendiri," tutur pria yang menjabat Ketua Poktan sejak 1996 ini.

Menurut Tri Rismaharini, masalah ketahanan pangan memang tengah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan dunia seiring dampak global warming. Untuk itu, dia menghimbau tiap daerah mampu memaksimalkan potensi yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan sendiri.

Risma juga mendorong para petani Surabaya lebih mengutamakan kualitas produk, sebab dia menyadari lahan pertanian di Kota Pahlawan tidak terlalu luas. "Meski lahannya kecil, kita harus punya kualitas. Yang terpenting para petani tidak hanya sekadar menghasilkan saja, tapi juga harus bisa survive dengan pendapatannya," paparnya saat menghadiri panen raya.

Untuk meningkatkan income, Risma mengajak petani menggunakan pupuk organik. Pasalnya, pupuk organik dapat memberikan nilai tambah pada suatu produk. Hasil pertanian memiliki harga jual yang lebih mahal. "Harga beras biasa dari petani ke pengepul umumnya Rp 4.100/kg. Tapi, kalau beras organik bisa sampai Rp 8.000/kg. Ini kan bagus bagi kesejahteraan petani. Nanti, urusan pupuknya kita bantu dari dinas pertanian," ujar walikota.

Kepala Dinas Pertanian (distan) Surabaya, Joestamadji tak memungkiri bahwa sektor pertanian Surabaya skalanya tidak sebesar daerah-daerah lain di Jatim. Kontribusinya hanya 0,07 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Namun demikian, bukan berarti pertanian di Surabaya tidak berkualitas. "Justru di tengah minimnya lahan ini, kami berupaya fokus pada kualitas produk," tuturnya.
 
Dijelaskan Joestamadji, kualitas produk pertanian yang bagus hanya bisa tercapai jika sumber daya manusianya baik. Untuk itu, distan secara rutin memberikan pelatihan kepada poktan-poktan se-Surabaya. Materi pelatihan disesuaikan dengan permasalahan dan bidang di tiap-tiap wilayah. Pada umumnya, para petani diberikan ilmu mengenai budidaya dan pengolahan produk pertanian. Tak ketinggalan pemahaman tentang manajemen pertanian agar kelompok tani bisa mengelola jika ada kelebihan atau kekurangan komoditas yang dihasilkan.(Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni