Skip to main content

Masduki Toha Siap Layani Tantangan Reni Astuti


SURABAYA (Media Bidik) – Perbedaan pendapat perihal keberadaan Tatib alat kelengkapan dewan antara Reni Astuti asal FPKS dan Masduki Toha asal FPKB terus berbuntut panjang. Setelah Reni secara terbuka menantang untuk debat terbuka, kini giliran Masduki Toha yang siap menyambut tantangannya dengan kalimat yang cukup serius ‘kamu jual, saya akan beli’

Berita soal ungkapan Reni Astuti yang menantangnya debat secara terbuka soal keberadaan tatib dewan, Masduki Toha spontan meresponnya dengan tegas bahwa kalimat yang diungkapkan Reni dianggap konyol karena dirinya tidak merasa mengacuhkan surat edaran Mendagri yang membolehkan pembentukan alat kelengkapan dewan dengan Tatib lama.

“Tentu saja saya tau surat edaran itu, makanya pertemuan dengan sejumlah utusan fraksi kemaren itu memakan waktu yang cukup lama, karena berusaha mengambil kesepakatan bersama, termasuk mempertimbangan keberadaan surat edaran Mendagri itu, jadi tidak benar kalau saya mengacuhkan,” ucapnya via ponsel. (19/9/14) pukul 20.45 wib.

Dengan semangat yang meledak-ledak, Masduki yang kini duduk sebagai wakil ketua DPRD Surabaya mengatakan jika keputusan untuk tetap menunggu hasil Tatib dewan yang baru bukanlah keinginan pribadinya, tetapi merupakan hasil kesepakatan rapat pimpinan dengan sejumlah utusan Fraksi.

“Keputusan untuk tetap menunggu hasil Tatib baru dalam penyusunan alat kelengkapan dewan itu merupakan hasilo kesepakatan rapat pimpinan dengan para ketua fraksi termasuk didalamnya utusan fraksi PKS, jadi bukan keinginan saya pribadi,” tegasnya.

Masduki juga mengingatkan kepada Reni untuk bertanya terlebih dahulu kepada utusan fraksinya (Akhmad Suyanto-red), sebelum mengeluarkan statement di media, karena berdampak kepada opini negative.

“Sebenarnya dia (Reni-red) kan bisa menanyakan hasil rapatnya kepada pak Yanto (Akhmad Suyanto) yang kala itu hadir sebagai utusan fraksinya, jangan malah membuat opini public yang dampaknya malah mendiskreditkan anggota lain termasuk saya sebagai pimpinan rapat,” tandasnya.

Dia juga mengakui bahwa pendapat Reni memang benar, karena dirinya tidak pernah merasa menyalahkan, namun bukan berarti hasil kesepakatan di rapat pimpinan tidak diindahkan, karena sudah merupakan keputusan yang bulat yakni menunggu hasil Tatib yang baru dari pansus yang telah terbentuk.

“Semuanya benar, jadi pendapat Reni itu memang benar, tetapi kita semua harus menghormati kesimpulan hasil rapat pimpinan yang memutuskan untuk tetap menunggu tatib yang baru, jangan membuat opini public baru yang meresahkan,” akunya.

Sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Surabaya, Masduki Toha mengingatkan kepada Reni melakukan konsolidasi dengan fraksinya, jika tidak puas dipersilahkan untuk datang ke dirinya sebagai pimpinan rapat.

“Sebagai anggota, mestinya Reni bisa menyampaikan pendapatnya di tingkat fraksi dulu, karena disitu kan ada pak Yanto sebagai utusannya, kalau tidak puas silahkan datang ke ruangan saya sebagai pimpinan rapat saat itu, jangan mengumbar statement di media seperti itu,” pintanya.

Di akhir perbincangannya, Masduki Toha menyatakan siap untuk berdebat secara terbuka dengan Reni, kapanpun dan dimanapun.

“Kalau dia (Reni-red) menantang saya untuk berdebat, saya siap akan melayani, sampaikan itu kepada dia, kapanpun dan dimanapun, karena dia sudah jual, maka saya akan beli,” tantangnya (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni