Hartoyo Resmi Gantikan Dadik Sebagai ketua DPC Demokrat Surabaya

SURABAYA (Media Bidik) – Sejak hari ini (2/9/14), pucuk pimpinan DPC Partai Demokrat Surabaya telah resmi berganti dari Dadik Risdaryanto berpindah ke Hartoyo sebagai pelaksana tugas (Plt). Dengan demikian peta politik yang ada di fraksi partai demokrat DPRD Surabaya bisa saja akan berubah, termasuk rekomendasi nama untuk wakil ketua DPRD Surabaya periode 2014 - 2019.

Kabar soal turunnya SK DPP tentang penggantian ketua DPC Demokrat Surabaya dibenarkan oleh Hartoyo sebagai pemegang mandat posisi ketua DPC yang baru dengan status pelaksana tugas (plt).

"Iya benar mas, saya baru tau hari ini, karena surat itu memang baru saya terima hari ini," jawab Hartoyo via ponselnya. (2/9/14) pukul 20.30 wib.

Pengakuan Hartoyo ini juga bersamaan dengan rencananya mengadakan rapat koordinasi partai dengan pengurus DPC Demokrat Surabaya yang akan dilaksanakan besok Kamis (3/9) di suatu tempat yang tidak disebutkan alamatnya, karena soal gedung kantorya masih dalam pembahasan.

"Untuk itu kami besok akan mengadakan rapat pengurus, sekaligus membahas soal kantor DPC yang akan ditempati, karena merupakan persyaratan yang mutlak untuk keperluan surat menyurat," tandasnya
.

Ditanya soal siapa nama yang akan lolos menjadi wakil ketua DPRD Surabaya asal fraksi demokrat, Hartoyo menjelaskan bahwa sebelumnya DPC Demokrat Surabaya telah mengirimkan 4 nama, namun rekomendasinya belum turun.

" Siapapun punya peluang yang sama, makanya waktu DPC mengusulkan nama Juanedi sebagai pimpinan sementara di DPRD Surabaya, saya bilang silahkan asal benar-benar sementara, dan jika keputusan DPP keluar soal nama yang direkom untuk menduduki kursi wakil ketua, semuanya bisa saling menerima, artinya, bisa saja tetap Junaedi, tetapi bisa saja berubah, karena ada nama lain yakni Dini, Ratih dan Mahmud," terangnya. (Topan)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog