Terutama dalam melakukan penuntasan kasus yang menjerat Ketua Bappilu PDIP Bambang DH. Pasalnya, posisi mantan Walikota Surabaya ini sudah menjadi Pengurus DPP PDIP.
"Kesalahan ada di Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim). Tidak segera menuntaskan. Apalagi Bambang DH sudah menjadi Pengurus PDIP Pusat. Berani ta?," kata Wayan, saat dikonfirmasi via ponselnya Minggu (4/8/2019).
Sayangnya, dikatakan Wayan pihak Korps Adhyaksa ini justru melemparkan bola panas ke penyidik Tipikor Polda Jatim. Sehingga, membuat kasus tersebut mangkrak hingga sembilan tahun lamanya.
Sejauh ini pihak penyidik Tipikor Polda Jatim sudah mengerjakan petunjuk-petunjuk dari Pidsus Kejati Jatim. Namun, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Kejati Jatim.
"Kalau untuk kepentingan Bangsa dan Negara dalam penuntasan kasus korupsi. Seharusnya bekerjasama yang baik. Nah ini yang terjadi tidak begitu," terang Wayan.
Sedianya penuntasan kasus yang terjadi sekitar 2010 silam ini diduga sarat kejanggalan. Wayan berinisiatif untuk melakukan legal litigasi. Yaitu, dengan mengajukan gugatan pra peradilan pada 2013. Namun bukan dia yang mendaftarkan melainkan rekan advokat.
Apakah akan kembali melakukan Pra Peradilan?
"Tunggu SP3 dulu," kata Wayan. Menurutnya, kasus tersebut sampai saat ini masih mengambang. Terlebih ada nuansa politis yang seakan membuat Bambang DH tidak tersentuh hukum.
Menurut Wayan, jika memang Bambang DH tidak bersalah seharusnya hal itu bisa dibuktikan di persidangan.
Ia optimis kasus tersebut bisa segera dinaikkan ke persidangan. Sebab, semua warga negara bersamaan kedudukan di mata hukum. Tidak ada yang kebal dan tidak tersentuh.
"Justru kasihan Bambang DH itu. Statusnya tersangka seumur hidup. Sampai mati pun tetap menyandang status tersangka loh," kata Wayan.
Dengan adanya fakta ini Wayan menilai jika hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebab teorinya semakin dekat dengan kekuasaan, semakin sulit orang tersebut dijangkau oleh hukum.
Kasus dana Japung mulai diusut Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim sejak 2010. Kasus yang merugikan negara Rp 720 juta tersebut, membuat empat pejabat Pemkot Surabaya saat itu harus merasakan dinginnya lantai penjara. Bahkan keempatnya sudah menghirup udara segar alias bebas.
Mereka yang mantan narapidana dalam kasus Japung yakni mantan Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf; mantan Asisten II Pemkot Surabaya, Muklas Udin; mantan Sekretaris Kota, Sukamto Hadi; serta mantan Bagian Keuangan Pemkot Surabaya, Purwito.
2012, Polda Jatim membuka lagi kasus Japung hasil pengembangan dari fakta persidangan Musyafak dkk. Setahun berselang, penyidik menetapkan Bambang DH sebagai tersangka setelah ditemukan bukti dugaan keterlibatan anggota DPRD Jatim itu.(pan)
Foto : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana
Post a Comment