Hal ini disampaikan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Perumda KBS, Mohammad Nahroni. Menurut dia, prosesnya masih panjang karena komodo termasuk satwa dilindungi yang izin pengirimannya harus melalui persetujuan Presiden.
"Kita masih nunggu persetujuan dari Bapak Presiden. Setelah B2B (Business-to-Business) ditandatangani, kami ajukan kelengkapan surat ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, lalu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selanjutnya ke Presiden,”ujar Nahroni di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (6/5/2026).
Dia belum bisa memastikan kapan persetujuan keluar karena proses birokrasi cukup panjang. "Kalau sudah ada persetujuan, KBS langsung bisa mengirim,”tambah dia.
Meski dipinjamkan ke luar negeri, Nahroni menegaskan kepemilikan komodo tetap milik negara Indonesia. Jika komodo tersebut berkembang biak di Jepang, anakannya juga tetap menjadi hak Indonesia. Semua satwa yang dilindungi itu walaupun posisinya di KBS atau di tempat-tempat lain, tapi itu adalah milik negara Indonesia. "Jadi kita (KBS) hanya memelihara, secara kepemilikan tetap milik negara, walaupun itu (dititipkan/dipinjamkan) di luar negeri," tandas dia.
Dia menjelaskan, tujuan dipinjamkannya komodo secara government to government (G to G) adalah
untuk diplomasi hijau, menjalin persahabatan antar pemerintah. Masyarakat internasional bisa melihat langsung satwa endemik Indonesia. Harapannya mereka tertarik berkunjung ke Indonesia untuk melihat langsung habitat komodo di alam liar,”ungkap dia.
Komodo sendiri dinilai memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan dari Cina, Jepang, dan Taiwan yang menganggapnya sebagai satwa legendaris dan sakral.
Terkait wacana pembangunan Pulau Komodo di Surabaya, mengingat koleksi Komodo KBS sudah lebih dari 50 an ekor, Nahroni menyebut pihaknya masih mengkaji kelayakannya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk realisasinya. Mengingat proyek tersebut butuh banyak biaya dan tempat yang luas. "Kita masih proses, apakah lebih optimal maksimalkan area di KBS atau dibuat eksklusif tersendiri. Untuk kajian eksternal belum bisa dilakukan, kita hanya berdasarkan kajian internal," pungkas dia.(KBID-BE/red)