Prosesi pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Momentum ini menandai konsolidasi kepemimpinan legislatif di tengah tekanan fiskal daerah yang kian menguat.
Dalam keterangannya, Syaifuddin menyinggung aspek teknis pelibatan publik dalam agenda kedewanan yang harus adaptif terhadap kondisi lapangan. Ia mengakui dinamika partisipasi masyarakat tidak selalu stabil.
Memasuki isu strategis, legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut secara tegas menyinggung tantangan fiskal yang juga dialami Kota Surabaya. Ia menekankan perlunya langkah konkret dalam memperkuat struktur pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi yang ada.
“Ya termasuk menggali satu potensi-potensi, termasuk mungkin nanti kita juga akan dorong lahan-lahan tidur bagaimana menghidupkan satu penglihatan ekonomi kerakyatan, lahan-lahan pemerintah kota yang tidak digunakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan aset daerah harus diarahkan pada skema yang memberikan ruang bagi ekonomi kecil untuk tumbuh, salah satunya melalui mekanisme sewa dengan prioritas tertentu.
“Memungkinkan juga barangkali harusnya dilakukan dengan sistem sewa yang ada prioritas, agar supaya ada suatu pertumbuhan semangat ekonomi kecil ini bisa mendapatkan sarana fasilitas untuk itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Syaifuddin juga menegaskan pentingnya optimalisasi aset non-lahan, termasuk ruang publik yang memiliki nilai ekonomi.
“Iya, memanfaatkan aset-aset itu bisa nanti kita akan dorong. Itu termasuk juga penggunaan atas reklame-reklame di tempat-tempat publik, taman-taman. Itu mungkin dirasa masyarakat juga ada perubahan-perubahan, tetapi ini yang mendorong untuk adanya kekuatan fiskal di Kota Surabaya,” jelasnya.
Terkait opsi pembiayaan alternatif, ia menyatakan bahwa pinjaman daerah tetap relevan selama digunakan untuk sektor produktif.
“Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung," tegas Syaifuddin.
Dengan target APBD Kota Surabaya yang diproyeksikan mencapai Rp 12,755 triliun pada 2026, ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota dalam menjaga keberlanjutan fiskal. DPRD, kata dia, akan mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara simultan guna memastikan setiap kebijakan fiskal berjalan efektif, akuntabel, dan berpihak pada penguatan ekonomi daerah.