Skip to main content

DPRD Minta Kelurahan Responsif Kawal Penataan Lapak Kurban Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com - Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, meminta jajaran aparatur kelurahan untuk proaktif dan responsif dalam mengawal penataan lapak penjualan hewan kurban. 

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, Anas menegaskan pentingnya kehadiran negara di tingkat bawah untuk memastikan ketertiban kota berjalan beriringan dengan perputaran ekonomi warga.

Langkah pengawasan ini ditinjau langsung oleh Anas saat mengunjungi lapak penjualan hewan kurban milik Pak Gani di kawasan Jl. Nginden Semolo pada Kamis (21/05/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Anas mendengarkan langsung dinamika ekonomi yang dihadapi pelaku usaha kecil. Pak Gani, pedagang yang sudah 30 tahun bertahan berjualan hewan kurban, mengungkapkan adanya penurunan omzet penjualan pada tahun ini.

"Tahun ini penjualan menurun karena faktor ekonomi, saat ini baru laku sekitar 60-an ekor. Pembeli yang datang mayoritas pelanggan lama sejak saya masih jualan di Baratajaya dulu. Di lokasi baru ini, situasinya memang agak sepi mendekati hari H," ujar Pak Gani.

Meski menghadapi tantangan ekonomi, Pak Gani secara mandiri berinisiatif menjaga kenyamanan warga permukiman padat di sekitar lapak. 

"Setiap sore, bekas sisa pakan langsung kami gunakan untuk menutupi kotoran hewan agar mengurangi bau tajam. Yang paling utama adalah kami pamit, permisi, dan selalu kula nuwun dengan warga sekitar," jelasnya.

Melihat komitmen pedagang tersebut, Anas Karno menekankan bahwa inisiatif warga wajib diimbangi dengan pendampingan intensif dari birokrasi lokal. Ia mengingatkan agar aparat kelurahan tidak sekadar menyelesaikan urusan di balik meja administratif. Lurah dan camat diharapkan turun memetakan kondisi riil agar tidak timbul polemik sosial di masyarakat.

"Keberadaan lapak ini sangat membantu ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, kelurahan harus hadir memberikan atensi penuh, bukan hanya soal izin lokasi. Aparatur wilayah harus turun memastikan penempatan lapak aman, tidak memakan badan jalan, saluran air tetap berfungsi, dan pengelolaan limbahnya beres sejak awal," tutur Anas Karno.

Melalui sinergi yang kokoh antara pengawasan kelurahan dan kepatuhan pedagang, Anas optimistis pelaksanaan Iduladha di Surabaya akan berjalan tertib, aman, dan khidmat.

“Pedagang kecil harus kita dukung agar tetap berdaya, namun aturan hukum dan estetika kota Surabaya juga wajib kita jaga bersama secara disiplin,”pungkas Anas. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah