Skip to main content

Pasca Temuan Skabies, DPRD Surabaya Tekankan Tindakan Preventif Hewan Kurban

SURABAYAIMediabidik.Com– Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, meminta pengawasan kesehatan hewan kurban di Kota Surabaya diperketat hingga tingkat kelurahan menyusul temuan hewan kurban terindikasi skabies di salah satu lapak penjualan.

Menurut Anas, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama kelurahan sebagai pemangku wilayah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pedagang hewan kurban.

"Kelurahan jangan pasif. Harus aktif berkoordinasi dengan DKPP untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara intensif di lapak-lapak wilayah masing-masing,”kata Anas Karno, Rabu (20/5/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai langkah preventif menjadi kunci utama agar penyebaran penyakit seperti skabies tidak meluas menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026.

Ia menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah ada temuan kasus, tetapi harus dilakukan sejak awal saat hewan masuk ke Surabaya hingga proses penjualan kepada masyarakat.

"Temuan hewan terindikasi skabies ini harus menjadi alarm bersama. Pencegahan harus diutamakan supaya penularan bisa segera dicegah dan masyarakat merasa aman saat membeli hewan kurban,”tegasnya.

Anas juga meminta para pedagang hewan kurban bersikap terbuka dan kooperatif saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan.

"Kalau ada hewan yang terindikasi sakit harus segera dipisahkan dan ditangani. Jangan sampai demi mengejar penjualan, kesehatan masyarakat justru diabaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya bersama tim gabungan menemukan satu hewan kurban terindikasi skabies saat melakukan pemeriksaan di sejumlah lapak penjualan hewan kurban.

Kepala DKPP Surabaya, Nanik Sukristina, mengatakan hewan tersebut langsung diisolasi agar tidak diperjualbelikan kepada masyarakat.

"Hingga saat ini, tim menemukan satu hewan yang terindikasi terkena skabies. Hewan tersebut langsung diperiksa dan diisolasi agar tidak ikut diperjualbelikan kepada masyarakat,”kata Nanik.

Pengawasan hewan kurban dilakukan sejak 18 Mei hingga 26 Mei 2026. Hingga hari ketiga pelaksanaan, sebanyak 61 lapak penjualan hewan kurban di 31 kecamatan Surabaya telah diperiksa oleh tim gabungan.

Selain memeriksa kondisi fisik hewan, petugas juga mengecek dokumen administrasi seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), status vaksinasi, hingga potensi penyakit menular lain seperti PMK dan LSD.

Anas Karno berharap pengawasan yang dilakukan secara masif dan terkoordinasi dapat menjamin keamanan masyarakat Surabaya saat merayakan Iduladha nanti.

"Jangan sampai warga khawatir saat membeli hewan kurban. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,”pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah