Skip to main content

Ini Penjelasan Wakil Ketua DPRD Surabaya Perihal Rapat Paripurna LKPj Walikota 2023

SURABAYAIMediabidik.Com - Rapat paripurna terkait penjelasan Walikota atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, menuai tanggapan dari wakil ketua DPRD Surabaya dari fraksi Gerindra A. Hermas Thony, mengatakan, hasil dari rapat paripurna ada 2 hal. Yang pertama kaitan dengan pertanggungjawaban 2023, serta draft rencana pembangunan jangka panjang daerah menjadi megatrend 2025 dan 2026.

Menurut A.H. Thony panggilan akrabnya mengatakan, yang menarik untuk dikaji dan dipahami bersama adalah berkaitan dengan masalah anggaran, bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa berkaitan dengan APBD. Baik pendapatan dan belanjaan yang tidak tercapai, karena memang tahun 2023 tadi sebagaimana dibicarakan oleh Wakil Walikota ada PHD seperti dana dari pusat. 

"Itukan transfer, itu pun tidak sesuai dengan harapan angka-angkanya dan itu cukup fantastis," katanya, Senin(10/6/2024).

A.H. Thony mengatakan, yang diharapkan bisa mencapai beberapa milyar tambah nol. Dari situ membawa konsekuensi karena tidak ada anggaran, maka belanja dari pemerintah kota harus bisa menyesuaikan. 

"Sehingga belanja yang mestinya itu dituangkan dalam beberapa angka-angka yang sudah disepakati, akhirnya terkoreksi. Karena kalau itu terus dipertahankan angkanya bisa jadi nanti justru defisit," ungkapnya.

Kemudian lanjut A.H. Thony, itu kami anggap sebagai suatu sikap bijak dan kofigurasi angka yang disampaikan realistis dan kemarin sudah kita lakukan kajian bersama. Komisi-komisi juga sudah mencermati dan bentuk dari keuangan yang tadi disampaikan itu laporan keuangannya bisa kita pahami, bahwa sebagai satu performance kinerja kita bersama di tahun 2023.

"Kesimpulannya kita, dari apa yang disampaikan Wakil Walikota nanti kita teruskan kepada fraksi-fraksi untuk mendapatkan kecermatan. Nanti tergantung fraksi-fraksi bagaimana menyikapi terhadap performance laporan keuangan yang dibacakan," tuturnya.

"Dan kami sudah tahu ,biasanya fraksi-fraksi akan menyikapi secara kritis, konstruktif, dan itu harapan kita sambil mengungkap apa sebetulnya dibalik daripada tidak tercapainya angka-angka yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2023," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni