Skip to main content

Ini Penjelasan Wakil Ketua DPRD Surabaya Perihal Rapat Paripurna LKPj Walikota 2023

SURABAYAIMediabidik.Com - Rapat paripurna terkait penjelasan Walikota atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, menuai tanggapan dari wakil ketua DPRD Surabaya dari fraksi Gerindra A. Hermas Thony, mengatakan, hasil dari rapat paripurna ada 2 hal. Yang pertama kaitan dengan pertanggungjawaban 2023, serta draft rencana pembangunan jangka panjang daerah menjadi megatrend 2025 dan 2026.

Menurut A.H. Thony panggilan akrabnya mengatakan, yang menarik untuk dikaji dan dipahami bersama adalah berkaitan dengan masalah anggaran, bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa berkaitan dengan APBD. Baik pendapatan dan belanjaan yang tidak tercapai, karena memang tahun 2023 tadi sebagaimana dibicarakan oleh Wakil Walikota ada PHD seperti dana dari pusat. 

"Itukan transfer, itu pun tidak sesuai dengan harapan angka-angkanya dan itu cukup fantastis," katanya, Senin(10/6/2024).

A.H. Thony mengatakan, yang diharapkan bisa mencapai beberapa milyar tambah nol. Dari situ membawa konsekuensi karena tidak ada anggaran, maka belanja dari pemerintah kota harus bisa menyesuaikan. 

"Sehingga belanja yang mestinya itu dituangkan dalam beberapa angka-angka yang sudah disepakati, akhirnya terkoreksi. Karena kalau itu terus dipertahankan angkanya bisa jadi nanti justru defisit," ungkapnya.

Kemudian lanjut A.H. Thony, itu kami anggap sebagai suatu sikap bijak dan kofigurasi angka yang disampaikan realistis dan kemarin sudah kita lakukan kajian bersama. Komisi-komisi juga sudah mencermati dan bentuk dari keuangan yang tadi disampaikan itu laporan keuangannya bisa kita pahami, bahwa sebagai satu performance kinerja kita bersama di tahun 2023.

"Kesimpulannya kita, dari apa yang disampaikan Wakil Walikota nanti kita teruskan kepada fraksi-fraksi untuk mendapatkan kecermatan. Nanti tergantung fraksi-fraksi bagaimana menyikapi terhadap performance laporan keuangan yang dibacakan," tuturnya.

"Dan kami sudah tahu ,biasanya fraksi-fraksi akan menyikapi secara kritis, konstruktif, dan itu harapan kita sambil mengungkap apa sebetulnya dibalik daripada tidak tercapainya angka-angka yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2023," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...