Skip to main content

Sukseskan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa, Bank Jatim Teken MoU dengan Toko Ladang

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sangat mendukung program penggalakan penggunaan produk dalam negeri serta efisiensi penyelenggaraan barang/jasa oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Hal ini terimplementasi melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang baru saja dilakukan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan PT Ladang Karya Husada (Toko Ladang). Kedua belah pihak menyepakati tentang pengembangan dan pengelolaan jasa perbankan, khususnya atas pengadaan barang/jasa melalui marketplace Toko Ladang. 

Perjanjian tersebut diteken oleh Direktur Mikro, Ritel, & Menengah Bank Jatim R Arief Wicaksono dan Direktur PT Ladang Karya Husada Nur Hidayati, di Kantor Pusat Bank Jatim, pada Jumat (31/5/2024). 

Arief menjelaskan, kerja sama ini, bertujuan untuk mensinergikan serta mengintegrasikan proses pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah melalui e-marketplace Toko Ladang. Selain itu, program ini mampu meningkatkan akses penjual/penyedia barang/jasa UMKM pada jasa perbankan, khususnya Bank Jatim.

"Bank Jatim akan menyediakan layanan transaksi pembayaran yang terintegrasi dengan Toko Ladang dan sekaligus memberikan akses permodalan kepada penjual/penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam e-marketplace," paparnya. 

Tak hanya itu, berbagai benefit lain juga bisa diperoleh Bank Jatim melalui kerja sama ini. Di antaranya adalah perseroan memiliki hak untuk mengelola seluruh pembayaran atas transaksi pembayaran proses pengadaan barang/jasa melalui Toko Ladang serta yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. 

Menurut Arief, adanya platform tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjalankan pengawasan dan menjaga transparansi harga barang/jasa. Selain itu, juga sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasi digital dalam hal pemanfaatan toko daring pada pengadaan barang/jasa pemerintah. 

"Kami sangat mendukung UMKM dalam melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa. Dengan adanya sistem seperti ini, pelaku usaha seperti UMKM dapat semakin mudah memperoleh fasilitas kredit Bank  Jatim dan sekaligus lebih gampang melakukan pembayaran atas transaksi pengadaan barang/jasa, ini harus terus kita dorong bersama-sama," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nur Hidayati juga menyampaikan, bahwa pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara regional dan nasional menggunakan platform digital. "Maka dari itu, sekarang para UMKM tak perlu kebingungan lagi terkait akses pasar maupun modal. Tinggal gabung saja dengan Toko Ladang, karena telah memiliki pangsa pasar yang jelas. Apalagi saat ini sudah didukung oleh Bank Jatim untuk transaksi pembayarannya dan para UMKM di dalamnya pun juga berkesempatan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jatim," paparnya.

Dalam kerja sama ini, lanjut Nur, Toko Ladang berkomitmen akan menyediakan data potensi penjual/penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam e-marketplace Toko Ladang guna peningkatan akses fasilitas perbankan dari Bank Jatim. Selain itu, Toko Ladang bersama Bank Jatim maupun dengan pemerintah akan secara masif menyelenggarakan sosialisasi kepada UMKM terkait pelaksanaan Layanan Transaksi melalui e-market place Toko Ladang dan jasa layanan perbankan Bank Jatim. "Semoga sinergitas ini dapat terus terjalin dengan baik dan membawa dampak yang positif bagi kemajuan UMKM,"tegas Nur. (rinto)

Caption: Usai perjanjian kerja sama diteken oleh Direktur Mikro, Ritel, & Menengah Bank Jatim R Arief Wicaksono dan Direktur PT Ladang Karya Husada Nur Hidayati


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...