Skip to main content

Sukseskan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa, Bank Jatim Teken MoU dengan Toko Ladang

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sangat mendukung program penggalakan penggunaan produk dalam negeri serta efisiensi penyelenggaraan barang/jasa oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Hal ini terimplementasi melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang baru saja dilakukan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan PT Ladang Karya Husada (Toko Ladang). Kedua belah pihak menyepakati tentang pengembangan dan pengelolaan jasa perbankan, khususnya atas pengadaan barang/jasa melalui marketplace Toko Ladang. 

Perjanjian tersebut diteken oleh Direktur Mikro, Ritel, & Menengah Bank Jatim R Arief Wicaksono dan Direktur PT Ladang Karya Husada Nur Hidayati, di Kantor Pusat Bank Jatim, pada Jumat (31/5/2024). 

Arief menjelaskan, kerja sama ini, bertujuan untuk mensinergikan serta mengintegrasikan proses pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah melalui e-marketplace Toko Ladang. Selain itu, program ini mampu meningkatkan akses penjual/penyedia barang/jasa UMKM pada jasa perbankan, khususnya Bank Jatim.

"Bank Jatim akan menyediakan layanan transaksi pembayaran yang terintegrasi dengan Toko Ladang dan sekaligus memberikan akses permodalan kepada penjual/penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam e-marketplace," paparnya. 

Tak hanya itu, berbagai benefit lain juga bisa diperoleh Bank Jatim melalui kerja sama ini. Di antaranya adalah perseroan memiliki hak untuk mengelola seluruh pembayaran atas transaksi pembayaran proses pengadaan barang/jasa melalui Toko Ladang serta yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. 

Menurut Arief, adanya platform tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjalankan pengawasan dan menjaga transparansi harga barang/jasa. Selain itu, juga sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasi digital dalam hal pemanfaatan toko daring pada pengadaan barang/jasa pemerintah. 

"Kami sangat mendukung UMKM dalam melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa. Dengan adanya sistem seperti ini, pelaku usaha seperti UMKM dapat semakin mudah memperoleh fasilitas kredit Bank  Jatim dan sekaligus lebih gampang melakukan pembayaran atas transaksi pengadaan barang/jasa, ini harus terus kita dorong bersama-sama," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nur Hidayati juga menyampaikan, bahwa pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara regional dan nasional menggunakan platform digital. "Maka dari itu, sekarang para UMKM tak perlu kebingungan lagi terkait akses pasar maupun modal. Tinggal gabung saja dengan Toko Ladang, karena telah memiliki pangsa pasar yang jelas. Apalagi saat ini sudah didukung oleh Bank Jatim untuk transaksi pembayarannya dan para UMKM di dalamnya pun juga berkesempatan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jatim," paparnya.

Dalam kerja sama ini, lanjut Nur, Toko Ladang berkomitmen akan menyediakan data potensi penjual/penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam e-marketplace Toko Ladang guna peningkatan akses fasilitas perbankan dari Bank Jatim. Selain itu, Toko Ladang bersama Bank Jatim maupun dengan pemerintah akan secara masif menyelenggarakan sosialisasi kepada UMKM terkait pelaksanaan Layanan Transaksi melalui e-market place Toko Ladang dan jasa layanan perbankan Bank Jatim. "Semoga sinergitas ini dapat terus terjalin dengan baik dan membawa dampak yang positif bagi kemajuan UMKM,"tegas Nur. (rinto)

Caption: Usai perjanjian kerja sama diteken oleh Direktur Mikro, Ritel, & Menengah Bank Jatim R Arief Wicaksono dan Direktur PT Ladang Karya Husada Nur Hidayati


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni