Skip to main content

Apakah Eri Cahyadi akan Dipasangkan Selain Armuji, Surokim : Itu Wewenang Megawati

SURABAYAIMediabidik.Com - Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura yang juga peneliti SSC (Surabaya Survey Center) Surokim Abdussalam menegaskan, keputusan siapa Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) Kota Surabaya dari PDI Perjuangan itu tergantung dari sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Apakah Megawati akan tunjuk Eri Cahyadi-Armuji, atau Eri Cahyadi berpasangan selain Armuji itu wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," ujar Surokim, Selasa (04/06/2024).

Ia menerangkan, di PDI Perjuangan tidak semua Bacakada di Indonesia ini mendapat keputusan langsung dari Megawati Soekarnoputri, jadi hanya wilayah-wilayah besar saja seperti Kota Surabaya itu keputusan langsung dari Ketum PDIP.

Surokim menjelaskan, pasangan incumbent Eri Cahyadi-Armuji masih cukup kuat, namun bukan berarti bisa dikalahkan dengan calon lain di luar PDIP.

Pasalnya, kata Surokim, dalam kontestasi Pilkada banyak calon lain yang ikut kontestan itu lebih bagus, dibanding hanya satu calon saja. 

"Surabaya memiliki banyak calon pemimpin, tidak hanya Eri-Armuji. Jadi sekuat-kuatnya incumbent tetap butuh calon lain sebagai lawannya. Kayak ga punya calon pemimpin lainnya saja, kan banyak,"tegasnya.

Surokhim kembali mengatakan, selama ini usulan dari arus bawah DPC PDIP Kota Surabaya hingga PAC memang masih satu paket yaitu Eri Cahyadi-Armuji.

"Tapi bisa saja Eri Cahyadi dipasangkan yang lain tanpa Armuji, itu semua tergantung keputusan Megawati Soekarnoputri,"pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni