Skip to main content

Apakah Eri Cahyadi akan Dipasangkan Selain Armuji, Surokim : Itu Wewenang Megawati

SURABAYAIMediabidik.Com - Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura yang juga peneliti SSC (Surabaya Survey Center) Surokim Abdussalam menegaskan, keputusan siapa Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) Kota Surabaya dari PDI Perjuangan itu tergantung dari sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Apakah Megawati akan tunjuk Eri Cahyadi-Armuji, atau Eri Cahyadi berpasangan selain Armuji itu wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," ujar Surokim, Selasa (04/06/2024).

Ia menerangkan, di PDI Perjuangan tidak semua Bacakada di Indonesia ini mendapat keputusan langsung dari Megawati Soekarnoputri, jadi hanya wilayah-wilayah besar saja seperti Kota Surabaya itu keputusan langsung dari Ketum PDIP.

Surokim menjelaskan, pasangan incumbent Eri Cahyadi-Armuji masih cukup kuat, namun bukan berarti bisa dikalahkan dengan calon lain di luar PDIP.

Pasalnya, kata Surokim, dalam kontestasi Pilkada banyak calon lain yang ikut kontestan itu lebih bagus, dibanding hanya satu calon saja. 

"Surabaya memiliki banyak calon pemimpin, tidak hanya Eri-Armuji. Jadi sekuat-kuatnya incumbent tetap butuh calon lain sebagai lawannya. Kayak ga punya calon pemimpin lainnya saja, kan banyak,"tegasnya.

Surokhim kembali mengatakan, selama ini usulan dari arus bawah DPC PDIP Kota Surabaya hingga PAC memang masih satu paket yaitu Eri Cahyadi-Armuji.

"Tapi bisa saja Eri Cahyadi dipasangkan yang lain tanpa Armuji, itu semua tergantung keputusan Megawati Soekarnoputri,"pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...