Skip to main content

Dewan Himbau Dishub Selalu Siaga Antisipasi Kemacetan Dampak Pembangunan TIJ

SURABAYAIMediabidik.Com - DPRD Surabaya menyoroti imbas pengerjaan proyek pembangunan Tunnel Joyoboyo, hal itu dikhawatirkan mengganggu para pengguna jalan raya yang kerap melintas lewat ke TIJ (Terminal Intermoda Joyoboyo) dari arah Karangpilang dan Gunungsari.

Selain akses perekonomian yang menghubungkan Surabaya selatan dan jalur alternatif Surabaya Barat ke Lakarsantri, menurut Aning Rahmawati ST selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengatakan, bahwa jalan yang ditutup melewati TIJ adalah jalan vital bagi warga Surabaya.

"Jalan yang ditutup sekitar TIJ adalah jalan vital bagi warga Surabaya, jangan sampai menyebabkan kemacetan," katanya, Rabu (19/06/2024).

Oleh karena itu, menurut Aning, penutupan jalan di area tersebut harus benar-benar diatur manajemen rekayasa lalu lintasnya. Meskipun arus lalu lintas diarahkan ke jalan Hayam Wuruk, Brawijaya dan jalan Joyoboyo sisi selatan namun petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus siap siaga jika kemungkinan terjadi arus lalu lintas padat merayap ketika pagi atau sore.

"Penutupan jalan di area tersebut harus betul-betul diperhatikan dan diatur manajemen lalinnya, terutama pagi dan sore," ungkapnya.

Legislator perempuan dari Fraksi PKS jebolan alumni ITS Surabaya ini mengatakan, pembangunan Tunnel Joyoboyo harus tepat waktu dan dipantau terus perkembangannya. 

Mengingat, proyek Tunnel Joyoboyo ini menelan anggaran biaya Rp 31 miliar dan berfungsi sebagai terowongan pejalan kaki dari Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) menuju Kebun Binatang Surabaya (KBS). 

"Pembangunan Tunnel Joyoboyo harus tepat waktu dan dipantau terus, termasuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan lain di seluruh Kota Surabaya tidak boleh sebabkan kemacetan dan mengganggu akses perekonomian warga Kota Surabaya," pungkasnya. (red).

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...