Skip to main content

Berantas Kemiskinan, Bank Jatim Lakukan Perbaikan RTLH di Kabupaten Banyuwangi

BANYUWANGI|Mediabidik.Com -  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sangat mendukung program pemerintah untuk membantu pengentasan kemiskinan. Kali ini, hal tersebut diwujudkan dengan cara menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, pada Jumat (7/6/2024). Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto.

Busrul menjelaskan, pemberian CSR ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal warga masyarakat yang tidak layak huni, bisa menjadi rumah sehat dan layak huni. Sehingga dapat memberikan dampak langsung terhadap proses percepatan pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas derajat hidup masyarakat Banyuwangi. 

"Kontribusi Bank Jatim pada program CSR merupakan suatu kewajiban dari bagian tanggung jawab perusahaan untuk membantu sesama. Sehingga besar harapan kami bahwa program sosial yang dicanangkan pemerintah dapat terus berlanjut di masa yang akan datang, dan  Bank Jatim berkomitmen akan terus meningkatkan sumbangsih dan partisipasi," tegasnya.

Menurut Busrul, melalui perbaikan RTLH, masyarakat yang telah menerima bantuan itu akan memiliki rumah layak huni sesuai dengan standar keselamatan dan ketahanan bangunan. Hal itu sangat penting, mengingat rumah tidak hanya sebatas untuk tempat tinggal atau tempat berteduh saja, tetapi juga sebagai media interaksi sosial keluarga. "Dengan bantuan ini, masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat hidup lebih sehat dan sejahtera bersama keluarganya,"tuturnya.

Selain untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, lanjut Busrul, bantuan perbaikan RTLH ini, juga sebagai bentuk apresiasi perseroan untuk masyarakat Banyuwangi, karena telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Bank Jatim dalam mengembangkan bisnis. "CSR yang diberikan kepada warga Banyuwangi ini, merupakan wujud nyata kerja sama Pemkab Banyuwangi dengan Bank Jatim. Semoga sinergitas antara Bank Jatim dan Pemkab Banyuwangi semakin erat dan masyarakat Banyuwangi bisa semakin maju," ucapnya.

Ipuk Fiestiandani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan CSR yang diberikan oleh Bank Jatim. "Tujuan program perbaikan RTLH adalah untuk menciptakan rumah yang layak huni sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Lalu, diharapkan nantinya setelah masyarakat menempati rumah yang sudah layak huni ini, maka mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesehatannya,"tandasnya.

Menurut Ipuk, perbaikan RTLH tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Tetapi semua pihak harus bergandengan tangan demi mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat yang membutuhkan. "Ini kewajiban kita bersama. Terima kasih kepada Bank Jatim yang terus bersinergi bergotong-royong membantu warga Banyuwangi. Kami sangat mengapresiasi atas kontribusi dan kolaborasi dengan Bank Jatim yang terus tumbuh dalam mewujudkan kondisi hunian yang layak bagi warga yang membutuhkan," tutupnya. (rinto)

Caption: Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menyerahkan bantuan CSR secara simbolis kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni