Skip to main content

DPRD Surabaya Desak Kominfo Blokir Situs Judi Online

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs-situs judi online.

Anggota Komisi D dari PKB, Badru Tamam mengatakan, sebenarnya sangat mudah untuk menghentikan maraknya judi online yaitu, dengan memblokir situs-situs judi online.

Ia menjelaskan, judi online itu kan selalu menggunakan situs di jaringan internet, seharusnya pemerintah sudah lebih dulu tanggap untuk mengetahui dan meneliti situs-situs judi online. 

"Situs itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diblokir, dan pemerintah jika ada kemauan memblokir pastinya bisa di blokir situ judi online," ujar Badru Tamam di Surabaya, Rabu (26/06/2024).

Dirinya menambahkan, Komisi D sangat prihatin dengan maraknya judi online umumnya di Indonesia dan khususnya di Surabaya, bahkan korbannya semua usia.

Solusi mencegah minimal keluarga tidak sampai melakukan praktik judi online, kata Badru Tamam, peningkatan pendidikan agama dilingkup keluarga harus ditingkatkan lagi. Kedua, situs judi online harus di blokir. 

"Kami berharap pemerintah segera menghapus situs judi online dari kanal internet yang ada di Indonesia," tegasnya.

Badru Tamam kembali mengatakan, kejahatan di era saat ini tidak harus dilakukan di tempat-tempat umum, tapi bisa dilakukan sendiri di kamar akibat mudahnya akses ke situs-situs judi online. 

Untuk itu, kata  Badru Tamam, agar praktik judi online tidak semakin luas sebaiknya pemerintah menghapus atau memblokir situs judi online. Karena tidak mungkin masyarakat nya sendiri yang menghapus atau men dell situ judi online.

Pasalnya, terang Badru Tamam, return atau keuntungan dari judi online yang cukup menggoda, sehingga bagi mereka yang mungkin taraf pendapatannya masih dibawah rata-rata jadi tergiur mencari tambahan dari judi online. 

"Intinya situs judi online harus di hapus, maka problem sosial yang diakibatkan judi online hilang di negara yang kita cintai ini," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...