Skip to main content

Eri Cahyadi Kantongi Surat Tugas dari DPP Partai Demokrat Untuk Maju di Pilkada Surabaya 2024

SURABAYAIMediabidik.Com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi akhirnya  mengantongi surat tugas dari DPP Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon wali kota (Bacawali) pada Pilkada Surabaya 2024.

Eri Cahyadi mengambil surat tugas di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (10/6/2024), diantar oleh Ketua DPC  Partai Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari dan Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPC Partai Demokrat Surabaya Moch. Machmud.

Surat tugas tersebut diserahkan oleh Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief didampingi Sekretaris Majelis Tinggi  DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng.

Moch Machmud ketika dikonfirmasi mengatakan, calon yang menerima surat tugas dari DPP, maka  90 persen pasti mendapat rekomendasi.

Kapan surat rekom untuk Eri Cahyadi-Armuji dikeluarkan, Machmud mengatakan, jika surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono akan dikeluarkan  dalam waktu dekat ini. "Tadi DPP menyampaikan rekom untuk Eri Cahyadi-Armuji akan dikeluarkan secepatnya, " ujar Machmud.

Kenapa hanya nama Eri Cahyadi yang dikirim ke DPP, Machmud yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya  menyatakan, sejak DPC Partai Demokrat Surabaya membuka pendaftaran mulai awal April hingga 31 Mei 2024,  ternyata yang mendaftar hanya pasangan Eri Cahyadi-Armuji tidak ada calon lain yang mendaftar. Karena itulah nama pasangan Eri Cahyadi -Armuji ini yang dikirim ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi. Apalagi, survei mereka cukup tinggi.

"Partai Demokrat ingin jadi pengusung pasangan Eri Cahyadi-Armuji, bukan hanya pendukung," pungkas dia.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni