Skip to main content

Perihal Pasar Bulak Banteng, Komisi C minta Lurah, Camat dan Dinkop Saling Kordinasi

SURABAYAIMediabidik.Com - Pengelolaan Pasar Bulak Banteng carut marut, pedagang yang berada di dalam pasar dirugikan dengan keberadaan pasar tumpah. Hal itu dikatakan oleh Drs. H. Buchori Imron selaku anggota Komisi C DPRD Surabaya ketika menggelar hearing.

"Ini masih dicarikan solusi, kenapa jalan tertutup sampai dinas tidak tahu menahu permasalahan ini. Apalagi tempo hari saya dengar ada kejadian yang kurang mengenakkan," katanya, Selasa (04/06/2024).

Buchori mengatakan, dalam hearing (rapat dengar pendapat, red), semua dinas tadi sudah ditegur sebagai pembina koperasi dan jangan sampai tidak tahu menahu tentang yang dibina.

Kemudian lanjut Buchori, Camat dan Lurah sebagai pemangku wilayah otomatis harus saling berkoordinasi terkait perkembangan pembinaan koperasi dan setiap tahun di koperasi itu harus ada RAT (Rapat Anggota Tahunan). 

Sedangkan RAT itu juga adalah momen penting bagi anggota koperasi untuk mengevaluasi kinerja koperasi selama satu tahun terakhir, tetapi kalau tidak ada sama sekali itu namanya bukan koperasi.

"Terus bagaimana keadaan pasar disana supaya menguntungkan semua pihak, termasuk pada warga setempat dan juga pedagang pasar agar tidak sepi, kemudian bagaimana pengelolaannya secara profesional dan semuanya happy ending,"tuturnya

Sementara itu, Ketua LPMK Kelurahan Sidotopo Wetan, Faisal Haqbar mengatakan, awal mula memang agak sensitif masalah pasar. 

"Alhamdulillah melalui hearing di komisi C DPRD Surabaya ini terselesaikan khususnya pedagang pasar yang memang dirugikan mengenai adanya oknum-oknum di luar pasar, yang membuat pembeli tidak masuk sehingga di dalam pasar sendiri menjadi sepi," ucapnya.

"Berkat adanya hearing ini kami juga berharap ada titik temu antara pedagang yang selama ini di dalam pasar dan juga yang ada di luar ini bagaimana enaknya. Yang dikatakan ada oknum katanya, Insya Allah, rapat ini akan dilanjutkan di kecamatan, dan kami juga masih klarifikasi sebenarnya siapa oknum tersebut,"imbuhnya.

Menurut Faisal untuk masalah tarikan masih baru tahu hari ini. Cuma yang jelas menurutnya, oknum itu sebenarnya banyak, ada yang mengatakan juga dari pihak RW.

"Ada juga yang mengatakan dari pihak Koramil. Besok tanggal 12 ini akan dicari kebenaran sebenarnya seperti apa," ujarnya. (red) 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Pasar Bulak Banteng Indah Tupoko mengatakan, juga mengetahui permasalahan karena ada pasar tumpah yang ada di depan jalan raya dan di belakang pasar. Di depan ada sekitar 40 lebih pedagang dan di belakang ada hampir 50 pedagang.

"Koperasi ini untuk tanahnya juga menyewa ke dinas, terus di depan ramai dan di belakang ramai, kita kebagian apa yang di dalam? Permasalahan ini sudah bertahun-tahun tidak ada ujungnya. Sudah berupaya ke Satpol PP, Kelurahan dan Kecamatan tidak ada tanggapan sama sekali. Sedangkan kita diwajibkan untuk membayar, tapi hak kita itu mana," ungkapnya.

Indah pun mengaku bersyukur karena telah digelarnya rapat dengar pendapat di gedung para wakil rakyat Surabaya terkait penyelesaian untuk masalah ini.

"Alhamdulillah dengan pertemuan tadi, paling tidak ada rasa lega dari kami meskipun pedagang nanti masih ada rapat lanjutan di kecamatan. Harapan kami dan seluruh para pedagang, supaya pedagang yang diluar dimasukkan juga ke dalam pasar dengan stand yang sudah siap," pungkasnya.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...