Skip to main content

Perihal Pasar Bulak Banteng, Komisi C minta Lurah, Camat dan Dinkop Saling Kordinasi

SURABAYAIMediabidik.Com - Pengelolaan Pasar Bulak Banteng carut marut, pedagang yang berada di dalam pasar dirugikan dengan keberadaan pasar tumpah. Hal itu dikatakan oleh Drs. H. Buchori Imron selaku anggota Komisi C DPRD Surabaya ketika menggelar hearing.

"Ini masih dicarikan solusi, kenapa jalan tertutup sampai dinas tidak tahu menahu permasalahan ini. Apalagi tempo hari saya dengar ada kejadian yang kurang mengenakkan," katanya, Selasa (04/06/2024).

Buchori mengatakan, dalam hearing (rapat dengar pendapat, red), semua dinas tadi sudah ditegur sebagai pembina koperasi dan jangan sampai tidak tahu menahu tentang yang dibina.

Kemudian lanjut Buchori, Camat dan Lurah sebagai pemangku wilayah otomatis harus saling berkoordinasi terkait perkembangan pembinaan koperasi dan setiap tahun di koperasi itu harus ada RAT (Rapat Anggota Tahunan). 

Sedangkan RAT itu juga adalah momen penting bagi anggota koperasi untuk mengevaluasi kinerja koperasi selama satu tahun terakhir, tetapi kalau tidak ada sama sekali itu namanya bukan koperasi.

"Terus bagaimana keadaan pasar disana supaya menguntungkan semua pihak, termasuk pada warga setempat dan juga pedagang pasar agar tidak sepi, kemudian bagaimana pengelolaannya secara profesional dan semuanya happy ending,"tuturnya

Sementara itu, Ketua LPMK Kelurahan Sidotopo Wetan, Faisal Haqbar mengatakan, awal mula memang agak sensitif masalah pasar. 

"Alhamdulillah melalui hearing di komisi C DPRD Surabaya ini terselesaikan khususnya pedagang pasar yang memang dirugikan mengenai adanya oknum-oknum di luar pasar, yang membuat pembeli tidak masuk sehingga di dalam pasar sendiri menjadi sepi," ucapnya.

"Berkat adanya hearing ini kami juga berharap ada titik temu antara pedagang yang selama ini di dalam pasar dan juga yang ada di luar ini bagaimana enaknya. Yang dikatakan ada oknum katanya, Insya Allah, rapat ini akan dilanjutkan di kecamatan, dan kami juga masih klarifikasi sebenarnya siapa oknum tersebut,"imbuhnya.

Menurut Faisal untuk masalah tarikan masih baru tahu hari ini. Cuma yang jelas menurutnya, oknum itu sebenarnya banyak, ada yang mengatakan juga dari pihak RW.

"Ada juga yang mengatakan dari pihak Koramil. Besok tanggal 12 ini akan dicari kebenaran sebenarnya seperti apa," ujarnya. (red) 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Pasar Bulak Banteng Indah Tupoko mengatakan, juga mengetahui permasalahan karena ada pasar tumpah yang ada di depan jalan raya dan di belakang pasar. Di depan ada sekitar 40 lebih pedagang dan di belakang ada hampir 50 pedagang.

"Koperasi ini untuk tanahnya juga menyewa ke dinas, terus di depan ramai dan di belakang ramai, kita kebagian apa yang di dalam? Permasalahan ini sudah bertahun-tahun tidak ada ujungnya. Sudah berupaya ke Satpol PP, Kelurahan dan Kecamatan tidak ada tanggapan sama sekali. Sedangkan kita diwajibkan untuk membayar, tapi hak kita itu mana," ungkapnya.

Indah pun mengaku bersyukur karena telah digelarnya rapat dengar pendapat di gedung para wakil rakyat Surabaya terkait penyelesaian untuk masalah ini.

"Alhamdulillah dengan pertemuan tadi, paling tidak ada rasa lega dari kami meskipun pedagang nanti masih ada rapat lanjutan di kecamatan. Harapan kami dan seluruh para pedagang, supaya pedagang yang diluar dimasukkan juga ke dalam pasar dengan stand yang sudah siap," pungkasnya.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni