"Relokasi itu pasti. Karena nanti akan terdampak oleh pembangunan," terangnya pada Rabu (01/10/2023), usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Surabaya.
Menurut Dwija, relokasi terhadap kampung tersebut, sebenarnya sudah lama direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), saat perluasan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
"Memang masyarakat disana minta relokasi, karena gangguan kebisingan dan lain-lain. Karena mereka berada ditengah tengah jalan. Sehingga tidak nyaman tinggal disitu," jelasnya.
Dwija menambahkan, skema relokasi itu nantinya berupa pemberian ganti rugi. "Setelah itu terserah mereka mau tinggal dimana," ujarnya.
Dwija menjelaskan pembangunan by pass Bundaran Dolog baru bisa dilakukan pasca relokasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) kota Surabaya. Karena Alokasi anggaran dari pusat melalui APBN bisa dikeluarkan ketika pemkot sudah menyiapkan lahannya.
"Karena alokasi dana yang cukup besar maka kita usulkan didanai oleh APBN. Anggaran Rp 200 milyar lebih. Bisa saja nanti share dengan APBD," imbuhnya.
Dwija kembali menjelaskan soal bentuk by pass itu nantinya underpass atau fly over masih belum dipastikan.
"DED sudah disiapkan. Kita masih mengkaji underpass atau fly over. Untuk memutuskan kita perlu koordinasi dulu dengan APBN," pungkasnya.(red)
Comments
Post a Comment