Skip to main content

OPOP Expo 2023 Dibuka, Bank Jatim Launching KUR Syariah

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus mendukung perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur mengingat potensinya yang cukup besar. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Jatim bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaunching KUR Syariah Bank Jatim dalam rangkaian kegiatan pembukaan One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2023, pada Kamis (9/11/2023) malam, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, dan SEVP Usaha Syariah Bank Jatim Umi Rodiyah.

Tak hanya melaunching KUR Syariah saja, pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur bersama dengan Direktur Utama Bank Jatim juga menyerahkan secara simbolis penyaluran KUR Syariah kepada beberapa debitur Bank Jatim. Antara lain kepada Pusat Bisnis UINSA Surabaya sebesar Rp 500 juta, kemudian kepada Koperasi Pondok Pesantren Darul Ulum Tlasih Sidoarjo sebesar Rp 50 juta, dan yang terakhir kepada Gabungan 55 Nasabah Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya sebesar Rp 7 miliar. 

Busrul menjelaskan, akses pembiayaan kepada para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) harus dibuka selebar-lebarnya. "Semoga dengan penyaluran KUR syariah dari Bank Jatim ini, bisa menjadi sebuah ikhtiar agar para pelaku UMKM di Jawa Timur bisa naik kelas dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur," paparnya.

Menurut Busrul, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim senantiasa terus berinovasi tanpa henti untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. UUS Bank Jatim juga berperan aktif dalam mendukung Program Nawa Bakti Satya Gubernur Jawa Timur, yaitu Jatim Berdaya. Salah satunya, berkolaborasi dengan OPOP Jawa Timur untuk penerbitan kartu ATM co-branding OPOP, layanan samsat OPOP Jawa Timur, penerbitan kartu santri digital, dan layanan agen laku pandai syariah di koperasi pondok pesantren Jawa Timur. 

Selain itu, pihaknya juga turut aktif dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Hal tersebut diwujudkan lewat sinergi dengan berbagai lembaga. Seperti Halal Industrial Park Sidoarjo, Forum Kerja Sama Koperasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga lainnya. "Kami berkomitmen akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi memajukan ekonomi syariah di Jawa Timur dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Khofifah menuturkan, pondok pesantren kini tak hanya menjelma sebagai lembaga pendidikan rakyat, tetapi juga sebagai agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, melalui program OPOP, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong kemandirian ekonomi pesantren untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "OPOP ini merupakan salah satu keseriusan kita membaca ekosistem di dalam pesantren, ekosistem di luar pesantren dan ekosistem di luar negeri. Sehingga dari situ kita bisa meningkatkan potensi di sekitar kita," ungkapnya.

Beragam acara diselenggarakan untuk memeriahkan event OPOP Expo 2023, antara lain Pameran Produk Unggulan anggota OPOP yang dikurasi dan terdiri dari Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sosiopreneur. "Dengan diselenggarakan kegiatan pameran OPOP EXPO tahun 2023 ini, semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal produk-produk unggulan Pondok Pesantren Jawa Timur," tambah Khofifah. (rinto)

Caption: Bank Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaunching KUR Syariah Bank Jatim dalam rangkaian pembukaan OPOP Expo 2023.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni