Skip to main content

Dorong Peningkatan Transaksi Ekspor, Bank Jatim dan LPEI Lakukan MoU

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan perekonomian daerah maupun nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai kolaborasi yang dijalin dengan banyak pihak. Salah satunya yang terbaru, yaitu bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank lewat penandatanganan MoU. 

Dalam kerja sama tersebut, penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto dan Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi, di Ruang Semeru Bank Jatim Kantor Pusat, pada Kamis (16/11/2023). Turut hadir menyaksikan penandatanganan MoU, yakni Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah Bank Jatim R Arief Wicaksono, serta Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso.

Busrul menjelaskan, Bank Jatim sudah berkomitmen akan terus mewujudkan kemajuan ekonomi, termasuk dalam mendorong peningkatan ekspor. Oleh karena itu, MoU yang dijalin antara Bank Jatim dengan LPEI terkait Layanan Jasa Keuangan ini, diharapkan dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, baik di Jawa Timur maupun Indonesia. "Pada intinya, kami akan terus memperkuat sinergi dengan LPEI untuk mendorong pemanfaatan transaksi keuangan demi mendukung kegiatan ekspor," tegasnya.

Busrul memaparkan, ruang lingkup kerja sama antara Bank Jatim dengan LPEI cukup luas. Yaitu meliputi funding, lending, dan layanan jasa keuangan. Untuk funding, hal-hal yang dikerjasamakan, antara lain cash management service untuk pengelolaan devisa hasil ekspor debitur-debitur LPEI, pelayanan pembukaan rekening bagi eksportir kelolaan LPEI, pengelolaan dana operasional bagi eksportir kelolaan LPEI, potensi layanan Jatim Prioritas bagi eksportir kelolaan LPEI (sesuai dengan ketentuan), dan simpanan berjangka dalam bentuk rupiah serta valuta asing.

Kemudian di sisi lending, kerja samanya mencakup layanan pembiayaan bersama (co-financing) modal kerja dan inevstasi bagi eksportir kelolaan LPEI atau Bank Jatim. Terakhir, layanan jasa keuangan yang di dalamnya ada potensi transaksi trade finance (L/C, SKBDN, remmitance). "Kerja sama ini, turut menjadi bagian dalam pengembangan bisnis Bank Jatim dan sekaligus mendorong pengembangan bisnis LPEI ke depan," tegas Busrul. 

Menurutnya, peningkatan ekspor memang harus terus diupayakan secara konsisten oleh seluruh stakeholders. Sebab, dengan surplusnya neraca perdagangan akan memutar roda perekonomian serta ikut mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, ketika ada peningkatan permintaan barang dan jasa.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Riyani Tirtoso juga mengatakan, kerja sama dengan Bank Jatim merupakan langkah strategis yang akan membantu LPEI dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah yang merupakan para eksportir. Pihaknya meyakini sinergi dan kolaborasi yang dibangun bersama Bank Jatim dapat mendorong terciptanya pelaku usaha yang berdaya saing serta berkontribusi kepada ekspor nasional secara berkelanjutan. "Besar harapan kami, kerja sama ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan," tuturnya.

Riyani menuturkan, keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan perekonomian melalui ekspor menjadi dasar yang kuat bagi LPEI untuk menjalin kerja sama dengan Bank Jatim sebagai pilot project demi meningkatkan peran kedua lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan devisa Jawa Timur yang berkelanjutan. "Kami akan memberikan dukungan kepada Bank Jatim dalam meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekspor Jawa Timur. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk kerja sama pembiayaan, penjaminan, asuransi, cash management system, pengembangan desa pendulum devisa, serta jasa perbankan lainnya," ungkapnya. (rinto)

Caption: Usai penandatanganan MoU antara Bank Jatim dengan LPEI

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh