Skip to main content

Permudah Informasi Tahapan Pemilu 2024, KPU Surabaya Buka Layanan Helpdesk

SURABAYAIMediabidik.Com - Dalam rangka mempermudah akses informasi dan konsultasi dalam tahapan Kampanye Pemilu 2024. KPU Kota Surabaya membuka layanan helpdesk, yang terletak di kantor Jalan Adityawarman. Helpdesk dibuka selama jam kerja kantor, guna memberikan pelayanan yang maksimal.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan keberadaan helpdesk tahapan kampanye sangat penting. Minimal dalam rangka memberikan pelayanan maksimal, terutama kepada peserta Pemilu 2024 yang akan melaksakan kampanye. Helpdesk selain menyajikan informasi, juga bisa menjadi sarana konsultasi para peserta Pemilu.

"Peserta Pemilu, termasuk partai politik bisa memaksimalkan layanan helpdesk. Baik itu sebelum atau selama tahapan Kampanye," ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Bairi ini menyampaikan, helpdesk sudah dibuka dan sudah tersampaikan ke peserta Pemilu 2024. Petugas juga sudah siaga, siap memberikan layanan terbaik, terutama yg berkaitan dengan tahapan kampanye.

Layanan helpdesk juga menyiapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kampanye. Termasuk melayani partai politik, selama tahapan kampanye Pemilu berlangsung. Seperti kalau membutuhkan dan menyerahkan dokumen terkait kampanye, juga menjadi bagian pelayanan dalam helpdesk.

"Kalau ada yang kurang dimengerti terkait tahapan Kampanye misalnya, bisa datang dan tanya lewat layanan helpdesk," urai Bairi.

Dia menambahkan, tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai sejak 28 Novemver sampai 10 Februari 2024 nanti. Atau kampanye nantimya berlangsung selama 75 hari. Selama masa kampanye, pelayanan helpdesk dibuka dan memberi pelayanan maksimal.

"Harapan kami, helpdesk mempermudah akses komunikasi dan koordinasi selama masa kampanye," tambahnya. (humaskpusby)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...