Skip to main content

Permudah Informasi Tahapan Pemilu 2024, KPU Surabaya Buka Layanan Helpdesk

SURABAYAIMediabidik.Com - Dalam rangka mempermudah akses informasi dan konsultasi dalam tahapan Kampanye Pemilu 2024. KPU Kota Surabaya membuka layanan helpdesk, yang terletak di kantor Jalan Adityawarman. Helpdesk dibuka selama jam kerja kantor, guna memberikan pelayanan yang maksimal.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan keberadaan helpdesk tahapan kampanye sangat penting. Minimal dalam rangka memberikan pelayanan maksimal, terutama kepada peserta Pemilu 2024 yang akan melaksakan kampanye. Helpdesk selain menyajikan informasi, juga bisa menjadi sarana konsultasi para peserta Pemilu.

"Peserta Pemilu, termasuk partai politik bisa memaksimalkan layanan helpdesk. Baik itu sebelum atau selama tahapan Kampanye," ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Bairi ini menyampaikan, helpdesk sudah dibuka dan sudah tersampaikan ke peserta Pemilu 2024. Petugas juga sudah siaga, siap memberikan layanan terbaik, terutama yg berkaitan dengan tahapan kampanye.

Layanan helpdesk juga menyiapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kampanye. Termasuk melayani partai politik, selama tahapan kampanye Pemilu berlangsung. Seperti kalau membutuhkan dan menyerahkan dokumen terkait kampanye, juga menjadi bagian pelayanan dalam helpdesk.

"Kalau ada yang kurang dimengerti terkait tahapan Kampanye misalnya, bisa datang dan tanya lewat layanan helpdesk," urai Bairi.

Dia menambahkan, tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai sejak 28 Novemver sampai 10 Februari 2024 nanti. Atau kampanye nantimya berlangsung selama 75 hari. Selama masa kampanye, pelayanan helpdesk dibuka dan memberi pelayanan maksimal.

"Harapan kami, helpdesk mempermudah akses komunikasi dan koordinasi selama masa kampanye," tambahnya. (humaskpusby)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni