Skip to main content

Peringati Hari Santri, KPU Gelar Kegiatan Goes To Pesantren

SURABAYAIMediabidik.Com - Minggu (22/10), KPU Surabaya menggelar  kegiatan KPU Goes to Pesantren sekaligus Pemutaran Film "Kejarlah Janji". Kegiatan yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Huda, Sencaki, Surabaya ini berlangsung secara serentak di seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan bahwa sosialisasi diselenggarakan bertepatan dengan hari Santri Nasional dengan sasaran pemilih kelompok keagamaan, sekaligus menyambut semakin dekatnya hari Pemilu Tahun 2024.

"Sosialisasi melalui media audio visual yang mudah dipahami oleh pemilih ini berkontribusi besar dalam kesuksesan Pemilu," harap Nur Syamsi.

Film "Kejarlah Janji" merupakan film pendidikan pemilih yang disutradarai oleh Garin Nugroho, dan dibintangi oleh sederet artis mulai Ibnu Jamil, Cut Mini, hingga Shenina Cinnamon. 

Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi menambahkan
KPU goes to pesantren merupakan bagia  dari osialisasi pendidikan pemilih, yang sekaligus ikut serta merayakan Hari Santri Nasional 2023. Bersama ratusan santri Ponpes Nurul Huda Sencaki Surabaya, menggelar nonton bareng film "Kerjarlah Janji". 

"Sebuah film yang berisi pendidikan pemilih, sekaligus mengajak menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu 2024 akan datang" urainya.

Subairi menambahka , film yang dibintangi Cut Mini dkk ini, juga mengandung selera humor yang tinggi dan syarat nuansa ajakan datang ke TPS menggunakan hak pilih. Penting, terlebih buat kalangan santri yang nantinya juga akan menggunakan hak pilihnya, menjadi pemilih pemula di Pemilu yang jatuh di hari Rabu, 14 Februari 2024. 

"Akhirnya, kami ucapkan Selamat Hari Santri 2024, Ayo bersama-sama kita Sukseskan Pemilu 2024" tambahnya. (kpusby)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh