Peringati Hari Santri, KPU Gelar Kegiatan Goes To Pesantren

SURABAYAIMediabidik.Com - Minggu (22/10), KPU Surabaya menggelar kegiatan KPU Goes to Pesantren sekaligus Pemutaran Film "Kejarlah Janji". Kegiatan yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Huda, Sencaki, Surabaya ini berlangsung secara serentak di seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan bahwa sosialisasi diselenggarakan bertepatan dengan hari Santri Nasional dengan sasaran pemilih kelompok keagamaan, sekaligus menyambut semakin dekatnya hari Pemilu Tahun 2024.

"Sosialisasi melalui media audio visual yang mudah dipahami oleh pemilih ini berkontribusi besar dalam kesuksesan Pemilu," harap Nur Syamsi.

Film "Kejarlah Janji" merupakan film pendidikan pemilih yang disutradarai oleh Garin Nugroho, dan dibintangi oleh sederet artis mulai Ibnu Jamil, Cut Mini, hingga Shenina Cinnamon.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi menambahkan

KPU goes to pesantren merupakan bagia dari osialisasi pendidikan pemilih, yang sekaligus ikut serta merayakan Hari Santri Nasional 2023. Bersama ratusan santri Ponpes Nurul Huda Sencaki Surabaya, menggelar nonton bareng film "Kerjarlah Janji".

"Sebuah film yang berisi pendidikan pemilih, sekaligus mengajak menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu 2024 akan datang" urainya.

Subairi menambahka , film yang dibintangi Cut Mini dkk ini, juga mengandung selera humor yang tinggi dan syarat nuansa ajakan datang ke TPS menggunakan hak pilih. Penting, terlebih buat kalangan santri yang nantinya juga akan menggunakan hak pilihnya, menjadi pemilih pemula di Pemilu yang jatuh di hari Rabu, 14 Februari 2024.

"Akhirnya, kami ucapkan Selamat Hari Santri 2024, Ayo bersama-sama kita Sukseskan Pemilu 2024" tambahnya. (kpusby)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog