Pasca Insiden Maut, Keberadaan Blackhole KTV Jadi Sorotan DPRD Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pasca kasus penganiayaan oleh pengunjung Blackhole KTV, terhadap teman wanitanya yang berujung pada kematian.

RDP itu, untuk mengusut perijinan tempat hiburan yang berada dikawasan Lenmarc apartemen tersebut.

Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan dari RDP diketahui kalau ada beberapa komponen perijinan yang belum dilengkapi dan tidak sesuai peruntukan.

"Seperti ijin SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) yang tidak ada. Kemudian IMB (Ijin Mendirikaan Bangunan) tidak sesuai peruntukan," terangnya. Jumat (6/10/23).

Lebih lanjut Anas mengatakan IMB yang dimiliki peruntukkannya ruko (rumah toko), apartemen, dan hotel. Padahal usahanya jenis hiburan.

"Karenanya Komisi B merekomendasikan supaya Blackhole tutup sementara sampai komponen perijiannya lengkap," tegasnya.

Menurut legislator Fraksi PDIP tersebut, Pemkot Surabaya saat ini telah memberikan perijinan yang mudah dan cepat.

"Jadi silahkan pihak Blackhole KTV segera melengkapi ijinnya," imbuh Anas.

Anas mengingatkan kepada dinas terkait Pemkot Surabaya agar serius mencermati kelengkapan ijin tempat-tempat usaha, pasca kasus Blackhole.

Selain itu Anas Karno juga mengingatkan kepada para pengelola tempat hiburan, supaya lebih serius memperhatikan antisipasi terhadap resiko keamanan.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi B Lutfiah.

"Karena rentan terhadap resiko keamanan, kita meminta agar pengelola hiburan memperhatikannya," jelasnya.

Sementara itu legal corporate Blackhole KTV, Sudiman Sidabuke mengatakan setelah sekian tahun Blackhole KTV beroperasional tidak pernah menerima teguran maupun peringatan dari pihak manapun.

"Sekarang kalau diketahui ijin kami sebagai tempat hiburan tidak lengkap, kemudian kami disuruh tutup, kami tentunya keberatan. Apakah selama ini ada yang kita langgar. Kita tidak pernah diperingatkan, kita tidak pernah diberitahu," jelasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Sudiman justru menyalahkan Pemkot Surabaya yang tidak pernah melakukan teguran maupun pemberitahuan.

"Kita akan memenuhi semua aturan," pungkasnya.(red)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog