Skip to main content

UUS Bank Jatim Dukung Penguatan Pasar Uang Antarbank Syariah

JAKARTA|Mediabidik.Com - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dengan lima bank syariah lainnya. Yaitu Bank Muamalat, Bank NTB Syariah, BJB Syariah, UUS Kaltim Kaltara, dan BSI. Kerja sama ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Business and Financing Deals – Bulan Pembiayaan Syariah Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023, di Jakarta Convention Centre, pada Jumat (27/10/2023). 

Dari pihak Bank Jatim, PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia Arief Hartawan, dan Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi.

Edi menjelaskan, adanya PKS ini bertujuan memperkuat Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Kerja samanya meliputi transaksi SiPA melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI). "Sinergi seperti ini dapat lebih memperkuat struktur perbankan syariah, baik dari aspek bisnis, permodalan, asset, maupun likuiditas dan sekaligus dapat menjadi salah satu pendorong penguatan struktur moneter syariah di tanah air," ungkapnya.

Edi juga mengungkapkan, UUS Bank Jatim sangat menyambut baik adanya PUAS yang dilakukan oleh Bank Indonesia lewat kehadiran SiPA. Pihaknya yakin dengan adanya SiPA dapat membuat kolaborasi sesama bank syariah akan semakin baik dan memberikan dampak positif pada perbankan syariah. "Pada intinya, kerja sama ini merupakan bagian dari dukungan UUS Bank Jatim kepada Bank Indonesia untuk meningkatkan likuiditas pasar uang syariah,"tegasnya.

Sementara itu, Ketua Asbisindo Hery Gunardi dalam kesempatan tersebut mengatakan, acara Business and Financing Deals ini sejalan dengan misi penyelenggaraan ISEF, yaitu untuk mengintegrasikan dan mewujudkan ide dalam inisiatif yang membawa dampak positif, baik bagi kemajuan ekonomi nasional maupun internasional melalui pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. "Implementasi dari business deal ini diharapkan dapat memperkuat integrasi dan sinergi antara pelaku pasar serta meningkatkan harmonisasi hubungan bersama regulator sebagai pemangku kebijakan," ungkapnya.

Hery memaparkan, di tengah gejolak ekonomi saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga baik. Diperkirakan pada tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5 hingga 5,3 persen dan diharapkan lebih meningkat lagi pada 2024. Kemudian bila dilihat lebih dalam, perbankan syariah juga menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan angka per Juni 2023, baik asset, pembiayaan, maupun DPK perbankan Syariah mampu tumbuh double digit. "Asset perbankan syariah tumbuh lebih dari 14 persen secara tahunan, pembiayaan tumbuh lebih dari 17 persen secara year on year, serta DPK tumbuh 10,27 persen," lanjutnya.

Selanjutnya, dari sisi market share perbankan syariah juga tumbuh meskipun relatif kecil, hanya di kisaran 7 persen. Menurut hery, hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bank syariah untuk terus tumbuh. Pihaknya berharap, semoga dengan kolaborasi yang baik antar industri, peluang untuk meningkatkan market share masih terbuka di masa-masa yang akan datang. "Seperti pada kesempatan sekarang, perbankan Syariah telah melakukan sinergi atau kerja sama inklusi keuangan dalam beberapa transaksi sesuai prinsip syariah, antara lain  SIPA, Repo Syariah, SiKA, Bank Kustodian, dan penyaluran pembiayaan. Kami berharap ke depannya akan semakin banyak lagi kolaborasi demi memajukan perbankan syariah," tuturnya. 

Ketua DEKS Bank Indonesia Arief Hartawan menambahkan, pihaknya berharap bahwa kondisi perekonomian dan situasi politik ke depan bisa terus kondusif untuk mendukung perkembangan perbankan. "Kami juga terus mendorong penguatan efektivitas pemberian insentif guna mendorong pembiayaan, baik secara konvensional maupun syariah. Adapun fokus kebijakan saat ini berada di sektor hilirisasi, kemudian perumahan, pariwisata, dan juga pembiayaan inklusif untuk ekonomi hijau. Kemudian dari segi pembiayaan syariah masih didominasi oleh konsumsi yaitu KPR, KKB, juga multiguna," ungkapnya. (rinto)

Caption: Usai penandatanganan PKS SiPA antara UUS Bank Jatim dengan lima bank syariah lainnya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni