Skip to main content

Ini Saran Pimpinan DPRD Surabaya Untuk Atasi Pengangguran di Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com– Pemkot Surabaya telah berusaha keras untuk menurunkan angka pengangguran dengan segala cara, yang salah satunya adalah program padat karya dan beberapa stimuli-stimuli di sektor informal dan intervensi untuk pertumbuhan UMKM.

Namun menurut Drs. A. Hermas Thony, M.Si Wakil Ketua DPRD Surabaya, Pemkot Surabaya masih belum mampu merubah keadaan perekonomian akibat dampak pandemi covid 19, menjadi seperti yang ditergetkan Bersama (eksekutif dan legislative).

"Tetapi tetap saja masih dalam kondisi yang berat. Hal ini nampak dari penerimaan sektor PBB yang mengalami penurunan yang tajam, karena masih banyak tunggakan. Banyak orang kaya yang menjadi miskin mendadak (pengangguran) sehingga tidak bisa bayar," ujar A.H Thony. Selasa (17/10/2023)

Secara demografi, kata A.H Thony, Pemkot Surabaya sudah harus bisa memetakan (me-mitigasi) mereka-mereka yang sudah masuk pada angkatan kerja produktif. Siapa yang menganggur dan kemampuannya apa harus ditemukan.

"Setelah itu baru kita bedah potensi kegiatan yang bisa menjadikan ekonomi bergerak. Caranya harus berfikir lebih detil, jangan lagi makro." ujarnya. 

Artinya, kalau membuat kebijakan padat karya jangan terserah mau membuat apa, tetapi harus lebih detil. Siapa yang menganggur, punya keahlian apa dan jumlahnya berapa.

"Jika sedikit dimasukkan dalam sub kordinasi yang sudah ada, jika besar jumlah dibuatkan klaster sehingga bisa menjadi siklus ekonomi baru. Jangan mengatasi pengangguran itu hanya sebagai jargon lalu sekedar, tetapi ada langkah konkrit dan detil,"tandasnya.

Menurut dia, Sistem informasi harus dibuat di era smart city, sehingga pada saat ada pengangguran sudah bisa terdeteksi, Namanya siapa dan keahliannya apa, sekaligus bisa diketahui dimana peluang kerjanya.

"Ini bisa dibuat oleh para programmer yang kita punya, untuk membuat modul kegiatan soal kebutuhan pokok mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan dari lahir hingga kematian datang, itu dihitung, karena ada jutaan kebutuhan yang bisa diketahui sekaligus porsinya," harapnya.

Contoh paling mudah soal kebutuhan sabun di pagi hari saat bangun tidur. Ini butuh berapa dan bisa dikerjakan oleh berapa orang untuk memenuhi. Jika jumlahnya besar, maka bisa dikembangkan, siapa yang mendatangkan bahan dan siapa yang memproses pembuatannya, kemudian packing dan distribusinya.

"Dari situ bisa diketahui, untuk memenuhi kebutuhan satu jenis barang bisa dikerjakan oleh berapa orang dan hasilnya berapa. Jika ternyata hasilnya melebihi UMR maka bisa dipecah untuk pengangguran yang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya disuguhi program yang hanya grambyangan saja, tetapi berdasarkan data yang kuat dan akurat," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...