Skip to main content

Ini Saran Pimpinan DPRD Surabaya Untuk Atasi Pengangguran di Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com– Pemkot Surabaya telah berusaha keras untuk menurunkan angka pengangguran dengan segala cara, yang salah satunya adalah program padat karya dan beberapa stimuli-stimuli di sektor informal dan intervensi untuk pertumbuhan UMKM.

Namun menurut Drs. A. Hermas Thony, M.Si Wakil Ketua DPRD Surabaya, Pemkot Surabaya masih belum mampu merubah keadaan perekonomian akibat dampak pandemi covid 19, menjadi seperti yang ditergetkan Bersama (eksekutif dan legislative).

"Tetapi tetap saja masih dalam kondisi yang berat. Hal ini nampak dari penerimaan sektor PBB yang mengalami penurunan yang tajam, karena masih banyak tunggakan. Banyak orang kaya yang menjadi miskin mendadak (pengangguran) sehingga tidak bisa bayar," ujar A.H Thony. Selasa (17/10/2023)

Secara demografi, kata A.H Thony, Pemkot Surabaya sudah harus bisa memetakan (me-mitigasi) mereka-mereka yang sudah masuk pada angkatan kerja produktif. Siapa yang menganggur dan kemampuannya apa harus ditemukan.

"Setelah itu baru kita bedah potensi kegiatan yang bisa menjadikan ekonomi bergerak. Caranya harus berfikir lebih detil, jangan lagi makro." ujarnya. 

Artinya, kalau membuat kebijakan padat karya jangan terserah mau membuat apa, tetapi harus lebih detil. Siapa yang menganggur, punya keahlian apa dan jumlahnya berapa.

"Jika sedikit dimasukkan dalam sub kordinasi yang sudah ada, jika besar jumlah dibuatkan klaster sehingga bisa menjadi siklus ekonomi baru. Jangan mengatasi pengangguran itu hanya sebagai jargon lalu sekedar, tetapi ada langkah konkrit dan detil,"tandasnya.

Menurut dia, Sistem informasi harus dibuat di era smart city, sehingga pada saat ada pengangguran sudah bisa terdeteksi, Namanya siapa dan keahliannya apa, sekaligus bisa diketahui dimana peluang kerjanya.

"Ini bisa dibuat oleh para programmer yang kita punya, untuk membuat modul kegiatan soal kebutuhan pokok mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan dari lahir hingga kematian datang, itu dihitung, karena ada jutaan kebutuhan yang bisa diketahui sekaligus porsinya," harapnya.

Contoh paling mudah soal kebutuhan sabun di pagi hari saat bangun tidur. Ini butuh berapa dan bisa dikerjakan oleh berapa orang untuk memenuhi. Jika jumlahnya besar, maka bisa dikembangkan, siapa yang mendatangkan bahan dan siapa yang memproses pembuatannya, kemudian packing dan distribusinya.

"Dari situ bisa diketahui, untuk memenuhi kebutuhan satu jenis barang bisa dikerjakan oleh berapa orang dan hasilnya berapa. Jika ternyata hasilnya melebihi UMR maka bisa dipecah untuk pengangguran yang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya disuguhi program yang hanya grambyangan saja, tetapi berdasarkan data yang kuat dan akurat," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni