Skip to main content

Ini Saran Pimpinan DPRD Surabaya Untuk Atasi Pengangguran di Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com– Pemkot Surabaya telah berusaha keras untuk menurunkan angka pengangguran dengan segala cara, yang salah satunya adalah program padat karya dan beberapa stimuli-stimuli di sektor informal dan intervensi untuk pertumbuhan UMKM.

Namun menurut Drs. A. Hermas Thony, M.Si Wakil Ketua DPRD Surabaya, Pemkot Surabaya masih belum mampu merubah keadaan perekonomian akibat dampak pandemi covid 19, menjadi seperti yang ditergetkan Bersama (eksekutif dan legislative).

"Tetapi tetap saja masih dalam kondisi yang berat. Hal ini nampak dari penerimaan sektor PBB yang mengalami penurunan yang tajam, karena masih banyak tunggakan. Banyak orang kaya yang menjadi miskin mendadak (pengangguran) sehingga tidak bisa bayar," ujar A.H Thony. Selasa (17/10/2023)

Secara demografi, kata A.H Thony, Pemkot Surabaya sudah harus bisa memetakan (me-mitigasi) mereka-mereka yang sudah masuk pada angkatan kerja produktif. Siapa yang menganggur dan kemampuannya apa harus ditemukan.

"Setelah itu baru kita bedah potensi kegiatan yang bisa menjadikan ekonomi bergerak. Caranya harus berfikir lebih detil, jangan lagi makro." ujarnya. 

Artinya, kalau membuat kebijakan padat karya jangan terserah mau membuat apa, tetapi harus lebih detil. Siapa yang menganggur, punya keahlian apa dan jumlahnya berapa.

"Jika sedikit dimasukkan dalam sub kordinasi yang sudah ada, jika besar jumlah dibuatkan klaster sehingga bisa menjadi siklus ekonomi baru. Jangan mengatasi pengangguran itu hanya sebagai jargon lalu sekedar, tetapi ada langkah konkrit dan detil,"tandasnya.

Menurut dia, Sistem informasi harus dibuat di era smart city, sehingga pada saat ada pengangguran sudah bisa terdeteksi, Namanya siapa dan keahliannya apa, sekaligus bisa diketahui dimana peluang kerjanya.

"Ini bisa dibuat oleh para programmer yang kita punya, untuk membuat modul kegiatan soal kebutuhan pokok mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan dari lahir hingga kematian datang, itu dihitung, karena ada jutaan kebutuhan yang bisa diketahui sekaligus porsinya," harapnya.

Contoh paling mudah soal kebutuhan sabun di pagi hari saat bangun tidur. Ini butuh berapa dan bisa dikerjakan oleh berapa orang untuk memenuhi. Jika jumlahnya besar, maka bisa dikembangkan, siapa yang mendatangkan bahan dan siapa yang memproses pembuatannya, kemudian packing dan distribusinya.

"Dari situ bisa diketahui, untuk memenuhi kebutuhan satu jenis barang bisa dikerjakan oleh berapa orang dan hasilnya berapa. Jika ternyata hasilnya melebihi UMR maka bisa dipecah untuk pengangguran yang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya disuguhi program yang hanya grambyangan saja, tetapi berdasarkan data yang kuat dan akurat," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh