Skip to main content

Komisi B Dukung Kenaikan Tarif Tiket Untuk Pembangunan Infrastruktur KBS

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk menaikan tarif tiket masuk KBS sebagai upaya meningkatkan layanan melalui percepatan infrastruktur.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mengaku sepakat jika usulan kenaikan harga tiket masuk tersebut sebagai upaya meningkatkan infrastruktur di KBS.

"Selama untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur kami sepakat," kata Anas seusai rapat pembahasan APBD 2024, Senin (23/10/2023).

Dimana kata Anas, kenaikan tiket yang diusulkan KBS selisih kenaikannya masih tergolong wajar bagi masyarakat Surabaya.

"Kenaikan diangka Rp. 5000. Dan KBS ini adalah icon kota Surabaya. Saya rasa ini tidak memberatkan bagi warga kota Surabaya,"jelasnya.

Sementara itu, Dirut PDTS KBS Choirul Anwar menegaskan jika, rencana kenaikan tiket yang telah disampaikan oleh PDTS KBS kepada wali kota Surabaya sebagai upaya percepatan pengembangan KBS.

"Selama ini pengembangan infrastruktur di KBS tidak bisa cepat. Sehingga kenaikan tiket tersebut sebagai suporting pembangunan infrasfruktur," kata Choirul seusai mengkuti rapat pembahasan APBD 2024 diruang komisi B DPRD kota Surabaya, Senin (23/10/2023).

Sehingga nanti, lanjut Khairul jika suporting dari tiket bagus maka secara otomatis pendapatan akan bagus.

Choirul membeberkan bahwa, saat ini pengajuan kenaikan tiket KBS telah dianalisa oleh Wali Kota Surabaya.

"Insyaalloh sedang dianalisa oleh pak wali kota. Karena itukan ada itungan-itungannya. Kita tunggu saja. Kalau itu sudah terpenuhi pengembangan KBS akan lebih cepat," tegasnya

Choirul menegaskan bahwa, pihaknya telah mengajukan kenaikan tiket tersebut dari tahun kemarin.

"Kami hanya mengajukan bahwa hari Senin hingga Jum'at Rp.20.000 sedangkan Sabtu-Minggu dan hari besar itu Rp. 25.000. Itu ajuan kita," tegasnya.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...