Komisi B Dukung Kenaikan Tarif Tiket Untuk Pembangunan Infrastruktur KBS

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk menaikan tarif tiket masuk KBS sebagai upaya meningkatkan layanan melalui percepatan infrastruktur.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mengaku sepakat jika usulan kenaikan harga tiket masuk tersebut sebagai upaya meningkatkan infrastruktur di KBS.

"Selama untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur kami sepakat," kata Anas seusai rapat pembahasan APBD 2024, Senin (23/10/2023).

Dimana kata Anas, kenaikan tiket yang diusulkan KBS selisih kenaikannya masih tergolong wajar bagi masyarakat Surabaya.

"Kenaikan diangka Rp. 5000. Dan KBS ini adalah icon kota Surabaya. Saya rasa ini tidak memberatkan bagi warga kota Surabaya,"jelasnya.

Sementara itu, Dirut PDTS KBS Choirul Anwar menegaskan jika, rencana kenaikan tiket yang telah disampaikan oleh PDTS KBS kepada wali kota Surabaya sebagai upaya percepatan pengembangan KBS.

"Selama ini pengembangan infrastruktur di KBS tidak bisa cepat. Sehingga kenaikan tiket tersebut sebagai suporting pembangunan infrasfruktur," kata Choirul seusai mengkuti rapat pembahasan APBD 2024 diruang komisi B DPRD kota Surabaya, Senin (23/10/2023).

Sehingga nanti, lanjut Khairul jika suporting dari tiket bagus maka secara otomatis pendapatan akan bagus.

Choirul membeberkan bahwa, saat ini pengajuan kenaikan tiket KBS telah dianalisa oleh Wali Kota Surabaya.

"Insyaalloh sedang dianalisa oleh pak wali kota. Karena itukan ada itungan-itungannya. Kita tunggu saja. Kalau itu sudah terpenuhi pengembangan KBS akan lebih cepat," tegasnya

Choirul menegaskan bahwa, pihaknya telah mengajukan kenaikan tiket tersebut dari tahun kemarin.

"Kami hanya mengajukan bahwa hari Senin hingga Jum'at Rp.20.000 sedangkan Sabtu-Minggu dan hari besar itu Rp. 25.000. Itu ajuan kita," tegasnya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog