Skip to main content

Dorong Peningkatan Transaksi Non Tunai, Pemkab Kediri bersama Bank Jatim Launching KKPD

KEDIRI|Mediabidik.Com - Dalam rangka meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri bersama dengan Bank Jatim dan BNI telah melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). 

Dalam peluncuran KKPD tersebut, dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin, di Pendopo Panjalu Kabupaten Kediri, pada Rabu (25/10/2023) sore.

Dalam sambutannya, Zulhelfi sangat bersyukur, karena kerja sama yang terus dijalin oleh Bank Jatim dengan Pemkab Kediri selama ini terus membuahkan hasil. Terutama dalam hal dunia keuangan pemerintah yang sedang berkembang. "Peluncuran KKPD Kabupaten Kediri ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas alat pembayaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Zulhelfi memaparkan, KKPD hasil kolaborasi antara Bank Jatim dengan BNI tersebut, digunakan sebagai kartu kredit untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Atas hal tersebut, Bank Jatim berharap dengan penggunaan KKPD di Kabupaten Kediri dapat memberikan banyak manfaat. Antara lain mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan satuan kerja, meningkatkan keamanan, mengurangi potensi fraud, dan meminimalisir penggunaan uang tunai.

"Kami juga berharap dapat terus bersinergi dan berkomitmen dalam memberikan support untuk berbagai program kerja yang dilakukan oleh Pemkab Kediri selaku shareholders. Semoga Bank Jatim dapat senantiasa menjadi mitra kerja yang baik bagi Pemkab Kediri, serta pelayanan kami dapat terus bermanfaat bagi nasabah, khususnya masyarakat Kediri," ungkap Zulhelfi.

Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan, bahwa dengan diterapkannya KKPD di Kabupaten Kediri sangat berkesinambungan dengan semangat Pemkab untuk melakukan transaksi non tunai. "Besar harapan kami dengan adanya KKPD dapat mengoptimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mungkin tadinya tak terdeteksi, jadi bisa terdeteksi. KKPD juga dapat mempermudah transaksi Pemkab dan sekaligus bisa mempercepat perputaran ekonomi. Semoga ini bisa memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat," ungkapnya. (rinto)

Caption: Bank Jatim bersama Pemkab Kediri melaunching KKPD . 



Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni