Skip to main content

Ini Tanggapan Komisi C Soal Revitalisasi THR dan TRS Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com– Akhir bulan Oktober ini Pemkot Surabaya bersama pihak investor tengah menyempurnakan kontrak terkait rencana pembangunan kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Rencananya, kontrak pembangunan destinasi wisata di Jalan Kusuma Bangsa itu segera ditandatangani pada akhir Oktober 2023.

Dikonfirmasi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono mengatakan, TRS memang harus direvitalisasi sekaligus diberikan wahana-wahana baru yang lebih modern agar bisa menjadi daya tarik wisata.

"Baik wisata bagi warga kota Surabaya maupun luar kota," ujar Baktiono di Surabaya, Kamis (26/10/2023).

Ia menjelaskan, untuk menghidupkan kembali TRS sebagai pusat wisata, hiburan rakyat, perdagangan, dan jasa, ada beberapa langkah yang harus ditempuh Pemkot Surabaya jika pembangunan baru TRS tidak mampu dari APBD, salah satunya menggandeng pihak ketiga.

"Seperti halnya dulu THR dengan PT Sasana Boga," kata Baktiono yang juga Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya ini.

Ia menerangkan, TRS dibangun sejak tahun 1970an saat itu dibangun atas kerjasama pihak ketiga, pengelola hiburan, ada yang dari Jepang dan Perancis. Dengan sistem BOT.

Terpenting, tegas Baktiono, revitalisasi oleh pihak ketiga atau investor jangan sampai mengubah nama TRS. Pasalnya, TRS di era 70an merupakan wisata hiburan rakyat terbesar di Jawa Timur.

Mengenai harga tiket masuk atau HTM saat dikelola swasta akan lebih mahal, Baktiono mengatakan, soal harga tiket harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. 

"Tapi itu bisa didiskusikan antara Pemkot dengan investor soal harga tiket masuk TRS," ungkap Baktiono.

Sementara itu, Selasa (24/10/2023) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, saat ini Pemkot masih melakukan sejumlah perbaikan terkait dengan administrasi kontrak pembangunan kompleks eks THR-TRS dengan pihak investor.

"Jadi kemarin masih ada perbaikan – perbaikan, terkait dengan jumlah luasan dan ini insyaallah tetap tidak bergerak (berubah) dari Oktober 2023. Semoga di akhir Oktober ini sudah bisa tanda tangan (kontrak),"tutup Wali Kota Eri Cahyadi. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...