APBD 2024 Mulai Dibahas, Dijadwalkan Tuntas di Hari Pahlawan

SURABAYAIMediabidik.Com - DPRD dan Pemkot Surabaya mulai membahas RAPBD (Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2024. Yang ditandai dengan penyerahan nota keuangan oleh wali kota Surabaya kepada pimpinan DPRD Surabaya, dalam rapat paripurna pada Selasa (17/10/2023).

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pembahasan RAPD akan dilakukan pada tiap komisi. Dijadwalkan tuntas dan disahkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2024 pada 10 November 2023.

"Kita akan memakai kostum pejuang, sebagaimana tradisi untuk mengkhidmati Hari Pahlawan," ujarnya.

Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut kembali mengatakan, alasan penetapan APBD tanggal 10 November 2023, supaya ada jeda waktu untuk menata alokasi anggaran. Yang kemudian dieksekusi pada Januari 2024.

"Nilai APBD tahun 2024 direncanakan Rp 10,8 milyar. Sesuai KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah disepakati bersama," jelasnya.

Adi memastikan pos-pos alokasi belanja di APBD tahun 2024 tidak berubah. Seperti anggaran pendidikan sebesar 21 persen dan anggaran kesehatan sebesar 21 persen.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menambahkan, selain anggaran pendidilan dan kesehatan, APBD tahun 2024 juga menganggarkan untuk penanggulangan kemiskinan, pencegahan kematian ibu dan anak, ditambah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

"Anggarannya sekitar Rp 3 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan kita yang awalnya 5,7 persen sekarang 4,3 persen," imbuhnya.

Eri Cahyadi berharap APBD tahun 2024 bermanfaat bagi warga Surabaya.(red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog