Skip to main content

Gelar KPU Goes To Campus Di Unusa Sosialisasi Melalui Pemutaran Film "Kejarlah Janji"

SURABAYAIMediabidik.Com - Sabtu (28/10), KPU Surabaya menggelar kegiatan KPU Goes to Campus sekaligus Pemutaran Film "Kejarlah Janji". Kegiatan yang digelar di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) ini berlangsung secara serentak di seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa sosialisasi diselenggarakan bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda dengan kelompok sasaran pemilih pemula sekaligus menyambut semakin dekatnya hari Pemilu Tahun 2024.

"Pemilu Semakin dekat, sosialisasi melalui media audio visual yang mudah dipahami ini berpengaruh besar dalam menyampaikan pendidikan pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan optimal," pesan Nur Syamsi.

Film "Kejarlah Janji" merupakan film pendidikan pemilih yang disutradarai oleh Garin Nugroho, dan dibintangi oleh sederet artis mulai Ibnu Jamil, Cut Mini, hingga Shenina Cinnamon. 

Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Surabaya, Subairi menyampaikan, acara KPU Goes To Campus yang disertai dengan nonton bareng film Kejarlah Janji itu cukup efektif sebagai bagian dari sosialisasi Pemilu 2024.

Terbukti, sangat menyedot minat para mahasiswa Unusa. Meski bersamaan dengan hari libur kuliah, ratusan mahasiswa hadir memadati lokasi nobar, tepatnya di auditorium lantai 9. Mereka sangat menikmati, hingga sampai film diputar sampai selesai.

"Antusias penonton dari kalangan mahasiswa sangat luar biasa. Ada yang sudah mengagendakan nobar juga, karena menurutnya film yang tayang sangat bagus. Cocok untuk pendidikan pemilih," ungkapnya. (humaskpusby)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni