Skip to main content

Menerima Aduan Dari Warga, Buleks Janji Akan Komunikasikan Dengan OPD Terkait

Mediabidik.com - Hari Minggu bukan waktu untuk istirahat bagi Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono. 

Melaksanakan tugasnya mendampingi warga, Politisi PDI Perjuangan ini menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga Kupang Segunting saat gelaran reses beberapa waktu lalu. 

Keluhan yang dimaksud terkait akses jalan masuk ke Kupang Segunting gang 1 dari jalan Kartini. 

Akibat Pavingisasi diatas saluran air yang kurang diperhitungkan beberapa tahun yang lalu, hari ini terlihat ambles dan rentan membahayakan warga yang melintas. 

"Dulu saat pembangunan dilakukan, tidak diberi penyangga yang kuat, sehingga saat ini ambles dan bisa membahayakan warga yang melintas, " Terang Munasir Ketua RW 2  Kupang segunting 1 RT 1 RW 2, kel. Dr Sutomo Tegalsari. 

Terhadap hal ini, Munasir memohon agar Anggota DPRD Budi Leksono dapat menyampaikan kepada Pemerintah agar melalui dinas terkaitnya segera mengambil tindakan sehingga warga merasa aman saat melintas. 

Munasir yang merupakan pengurus RW ini juga pernah mengusulkan ke musbangkel dan musrembang tapi nyatanya tetap belum ada tindakan yang nyata dari Pemerintah. 

Selalu wakil rakyat yang mendapat aduan, Budi Leksono mengaku siap membantu dan mengawal permasalahan ini. 

"Segera akan kita komunikasikan dengan OPD Terkait, agar segera ada tindakan," ujar Buleks sapaan dewan 2 periode ini. 

Dirinya berharap segera ada perhatian dan tindakan dari pemerintah kota, karena ini masalah keselamatan serta akses warga.

Kepada warga, Budi bersaran untuk bersurat ke DPRD Surabaya, sehingga secepatnya digelar hearing bersama OPD OPD Terkait. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...