Menerima Aduan Dari Warga, Buleks Janji Akan Komunikasikan Dengan OPD Terkait

Mediabidik.com - Hari Minggu bukan waktu untuk istirahat bagi Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono.

Melaksanakan tugasnya mendampingi warga, Politisi PDI Perjuangan ini menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga Kupang Segunting saat gelaran reses beberapa waktu lalu.

Keluhan yang dimaksud terkait akses jalan masuk ke Kupang Segunting gang 1 dari jalan Kartini.

Akibat Pavingisasi diatas saluran air yang kurang diperhitungkan beberapa tahun yang lalu, hari ini terlihat ambles dan rentan membahayakan warga yang melintas.

"Dulu saat pembangunan dilakukan, tidak diberi penyangga yang kuat, sehingga saat ini ambles dan bisa membahayakan warga yang melintas, " Terang Munasir Ketua RW 2 Kupang segunting 1 RT 1 RW 2, kel. Dr Sutomo Tegalsari.

Terhadap hal ini, Munasir memohon agar Anggota DPRD Budi Leksono dapat menyampaikan kepada Pemerintah agar melalui dinas terkaitnya segera mengambil tindakan sehingga warga merasa aman saat melintas.

Munasir yang merupakan pengurus RW ini juga pernah mengusulkan ke musbangkel dan musrembang tapi nyatanya tetap belum ada tindakan yang nyata dari Pemerintah.

Selalu wakil rakyat yang mendapat aduan, Budi Leksono mengaku siap membantu dan mengawal permasalahan ini.

"Segera akan kita komunikasikan dengan OPD Terkait, agar segera ada tindakan," ujar Buleks sapaan dewan 2 periode ini.

Dirinya berharap segera ada perhatian dan tindakan dari pemerintah kota, karena ini masalah keselamatan serta akses warga.

Kepada warga, Budi bersaran untuk bersurat ke DPRD Surabaya, sehingga secepatnya digelar hearing bersama OPD OPD Terkait. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog