Skip to main content

Guna Minimalisir Kesalahan Data MBR, Dewan Minta Kabag Otoda Turun Lapangan

Mediabidik.com – Saat melakukan reses masa sidang ke tiga tahun 2022 pekan lalu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Hj. Pertiwi Ayu Krishna banyak menerima keluhan warga soal semrawutnya data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ditemui di ruang Komisi A, Senin (23/05/22) Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, banyak warga yang belum menerima bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai dari Pemkot Surabaya akibat namanya tidak tercantum di data MBR. 

Bahkan, kata Ayu, karena tidak pernah di update sama sekali data warga sehingga ada PNS yang mendapatkan bantuan sosial, dan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Contohnya, ada satu keluarga mampu taraf ekonominya tapi dapat bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak menerima bantuan apapun, ini kan tidak fair namanya," ujarnya Ayu Periwi Krishna.

Ia menjelaskan, masa reses dilakukan setiap empat bulan sekali, nah saat reses banyak warga yang mengeluhkan soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena ruwetnya data MBR.

Mengapa persoalan data MBR selalu terjadi berulang-ulang, tegas Ayu, dan ketika dirinya melakukan reses kan ketemu Ketua RT dan Ketua RW, saat ditanyakan ke RT dan Ketua RW mereka mengatakan bahwa data sudah di perbaharui dan diserahkan ke Kelurahan maupun ke Kecamatan. 

"Karena para Ketua RT menyerahkan data MBR yang sudah direvisi atau diubah, bukan langsung ke pak lurah melainkan ke stafnya. Maka ketika pak atau bu lurahnya memanggil stafnya soal data MBR, yang terjadi para staf kelurahan memberikannya dengan data yang lama. Jadi saya menilainya kesalahan staf kelurahan," kata politisi senior Partai Golkar Surabaya ini.

Ia menyarankan, sebaiknya para staf kelurahan diberi pelatihan dan bimbingan atau Bimtek. Seiring ditemui di lapangan, banyak staf kelurahan saat jam kerja, bukan malah mengupdate data warga MBR, malah keluyuran tidak karuan.

"Padahal pernyataan Walikota Surabaya Eri Cahyadi, dimana seluruh pelayanan masyarakat selesai sampai di tingkat kelurahan. Ini sangat bagus, tapi bawahannya Walikota tidak bisa menterjemahkan keinginan dari Eri Cahyadi sebagai Walikota Surabaya," tegasnya.

Lebih lanjut Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, agar tidak terulang terus menerus soal data MBR, kabag administrasi pemerintahan Kota Surabaya betul-betul turun ke bawah.

"Agar kesalahan soal data MBR dapat diminamalisir, bukan malah terus diulangi kesalahan yang sama, dan saya minta kabag administrasi Pemkot Surabaya sekarang juga harus turun kebawah. Walikota Eri Cahyadi saja mau turun ke bawah cek langsung kinerja ASN nya, masak kabag pemerintahan gak mau turun ke bawah," pungkasnya.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni