Skip to main content

Insiden Waterpark Kenjeran, Dewan Nilai Penggelola Abaikan SOP

Mediabidik.com - Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) dengan pihak pengelola manajamen Waterpark terkait ambrolnya seluncuran air yang menelan banyak korban.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menyayangkan pihak manajemen tidak mengecek water sliding oleh pihak profesional. 

"Itu terakhir dilakukan (pengecekan) 2019," kata Ajeng saat dihubungi via seluler, Senin (9/5/2022). 

Di samping itu, politisi Gerindra juga meyayangkan over capacity yang kurang memperhatikan SOP oleh pihak pengelola manajemen waterpark. Harusnya tegas Ajeng, hal itu dilakukan secara serius, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. 

Maka, Ajeng meminta Pemkot bertindak tegas dan melakukan pendampingan. "Buat apa SOP dibuat tapi tidak dipatuhi, apalagi oleh pengelola sendiri." ketus Ajeng 

Perihal perizinan, Ajeng mendorong Pemkot melakukan pemutakhiran, mengecek semua kelayakan fungsi. Khususnya arena bermain, water sliding dan lainnya. "Tadi (waktu hearing) disayangkan bukan owner nya ataupun GM yang hadir, tapi pelaksana teknis. Padahal kalau ada SDM nya kurang untuk pengawasan, harus di evaluasi, juga jangan sampai ada permainan." tukas Ajeng. 

Ajeng pun menilai, pengelola tidak serius atau setengah hati membuka wahana Waterpark disaat high season. Sehingga abai terhadap kelayakan dan penguatan SOP. 

"Jadi buat apa dibuka dengan over capacity, harusnya dipersiapkan baik SDM dan peralatan semua. Maka kami minta pertanggung jawaban pengelola, tidak hanya membiayai pengobatan operasi. Tapi juga memberikan santunan." seru Ajeng. 

Selain itu, Ajeng juga meminta Pemkot membentuk tim yang mensuport korban untuk mendapatkan pengobatan secara lengkap. Serta mendapatkan seluruh santunan. 

"Jangan sampai abai atau tidak pasti. Juga dilihat jangan 6 sampai 1 tahun kemudian ada penyakit dalam yang diakibatkan kecelakaan ini." tegas Ajeng 

"Jadi saya minta Pemkot ada tim suport  menyelesaikan, baik secara materil, santunan dan trauma healling." ungkap Ajeng. 

Maka dia menduga, insiden Waterpark merupakan akibat over capacity dan SOP nya tidak diseriusi. "Jika ada SDM di atas dan di bawah, bila ada yang belum turun. Harusnya dihentikan selanjutnya meluncur." tegas Ajeng. 

"Kalau SOP tidak serius dilakukan, pasti ada kecelakaan. Itu sudah pasti, buat apa SOP tapi tak dilaksanakan." imbuhnya. 

Ia juga menghimbau pengelola agar menutup operasional waterpark tersebut, sembari menunggu hasil olah TKP oleh pihak kepolisian." pungkasnya. (red),

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama