Skip to main content

Insiden Waterpark Kenjeran, Dewan Nilai Penggelola Abaikan SOP

Mediabidik.com - Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) dengan pihak pengelola manajamen Waterpark terkait ambrolnya seluncuran air yang menelan banyak korban.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menyayangkan pihak manajemen tidak mengecek water sliding oleh pihak profesional. 

"Itu terakhir dilakukan (pengecekan) 2019," kata Ajeng saat dihubungi via seluler, Senin (9/5/2022). 

Di samping itu, politisi Gerindra juga meyayangkan over capacity yang kurang memperhatikan SOP oleh pihak pengelola manajemen waterpark. Harusnya tegas Ajeng, hal itu dilakukan secara serius, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. 

Maka, Ajeng meminta Pemkot bertindak tegas dan melakukan pendampingan. "Buat apa SOP dibuat tapi tidak dipatuhi, apalagi oleh pengelola sendiri." ketus Ajeng 

Perihal perizinan, Ajeng mendorong Pemkot melakukan pemutakhiran, mengecek semua kelayakan fungsi. Khususnya arena bermain, water sliding dan lainnya. "Tadi (waktu hearing) disayangkan bukan owner nya ataupun GM yang hadir, tapi pelaksana teknis. Padahal kalau ada SDM nya kurang untuk pengawasan, harus di evaluasi, juga jangan sampai ada permainan." tukas Ajeng. 

Ajeng pun menilai, pengelola tidak serius atau setengah hati membuka wahana Waterpark disaat high season. Sehingga abai terhadap kelayakan dan penguatan SOP. 

"Jadi buat apa dibuka dengan over capacity, harusnya dipersiapkan baik SDM dan peralatan semua. Maka kami minta pertanggung jawaban pengelola, tidak hanya membiayai pengobatan operasi. Tapi juga memberikan santunan." seru Ajeng. 

Selain itu, Ajeng juga meminta Pemkot membentuk tim yang mensuport korban untuk mendapatkan pengobatan secara lengkap. Serta mendapatkan seluruh santunan. 

"Jangan sampai abai atau tidak pasti. Juga dilihat jangan 6 sampai 1 tahun kemudian ada penyakit dalam yang diakibatkan kecelakaan ini." tegas Ajeng 

"Jadi saya minta Pemkot ada tim suport  menyelesaikan, baik secara materil, santunan dan trauma healling." ungkap Ajeng. 

Maka dia menduga, insiden Waterpark merupakan akibat over capacity dan SOP nya tidak diseriusi. "Jika ada SDM di atas dan di bawah, bila ada yang belum turun. Harusnya dihentikan selanjutnya meluncur." tegas Ajeng. 

"Kalau SOP tidak serius dilakukan, pasti ada kecelakaan. Itu sudah pasti, buat apa SOP tapi tak dilaksanakan." imbuhnya. 

Ia juga menghimbau pengelola agar menutup operasional waterpark tersebut, sembari menunggu hasil olah TKP oleh pihak kepolisian." pungkasnya. (red),

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni