Skip to main content

Antisipasi Penyebaran Virus Hepatitis Akut, Komisi D Desak Dinkes Lakukan Mapping Wilayah

Mediabidik.com - Untuk mengantisipasi penyebaran virus Hepatitis akut di kota Surabaya, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas kesehatan. 

"Untuk saat ini Surabaya nol kasus.dan mudah mudahan tidak ada. Kita harus awareness terhadap kasus ini. Maka kemudian catatan Komisi D DPRD Kota Surabaya itu adalah, satu, dinas kesehatan harus melakukan pemetaan secara serius," ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, Selasa (10/5/2022). 

Khusnul menyampaikan bahwa mapping atau pemetaan wilayah ini diperlukan untuk daerah - daerah yang dimungkinkan ada beberapa anak yang akan terpapar oleh virus tersebut. Terutama pada daerah - daerah yang nol lahan jamban, khususnya mereka yang berlokasi di pinggir sungai.

"Kedua, tadi sudah disampaikan adanya surat edaran dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan lain sebagainya. Tetapi kami mendorong agar Dinkes lebih masif lagi bersama para kader untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penjamah atau penyedia permakanan atau UMKM, ke sekolah dan juga kepada pondok pesantren yang disitu masih ada santri yang mukim. Dimana bisa jadi mereka ini biasanya masih ada budaya makan bersama di pondoknya," paparnya.

Kemudian yang ketiga, legislator asal fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta kepada dinas kesehatan untuk membuat petunjuk teknis (juknis) dan surat edaran terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

"Dinkes juga harus menyampaikan kepada publik terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) nya. Jika masyarakat sudah diketahui ada suspect atau korban yang terjangkit virus tersebut. Dengan tanda--tanda apa terpapar hepatitis akut ini. Terutama untuk anak - anak yang usianya dibawah 10 tahun," tegasnya.

Sementara itu, Sri Setiani selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Kabid Yankes) Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan bahwa  pihaknya sudah mulai mewaspadai agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. 

"Kita melaksanakan kewaspadaan dini. Kita sudah mengeluarkan surat edaran dari dinas kesehatan ke seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) seperti puskesmas dan rumah sakit. Agar waspada apabila terjadi keluhan penyakit," ungkapnya.

Sri Setiani menyarankan, ketika terjadi gejala tersebut segera memeriksakan diri kepada puskesmas. Sehingga bisa diperiksa dan dipantau. 

"Sampai saat ini Surabaya masih belum terdeteksi adanya kasus Hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Jadi Kemarin itu sempat ada info, namun ternyata itu nonata jonis fisiologis yang bayi baru lahir. Bukan termasuk Hepatitis akut," tutupnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni