Skip to main content

Program Rumah Padat Karya Pemkot Menuai Kritikan Dari Anggota Komisi A

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josiah Michael menilai, program pemberdayaan ekonomi warga melalui 'Rumah Padat Karya' Pemkot Surabaya harus parsial. 

"Jangan cuma sekedar program saja, tapi program Rumah Padat Karya harus parsial. Artinya, Pemkot Surabaya harus melakukan pemasaran hasil produk warga, bagaimana memanage keuangan, jika itu tidak dilakukan maka saya katakan akan sia-sia program tersebut," ujar di Surabaya, Selasa (30/05/22).

Josiah mengatakan, Pemkot Surabaya memang benar benar memanfaatkan program tersebut untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Josiah menilai, kelemahan Pemkot selama ini mengerjakan segala sesuatu secara parsial. 

"Aku suka (program) itu, keren!. Tapi  harus paham dulu, produksi, permodalan dan pemasarannya," tegas politisi milenial PSI Surabaya ini.

Menurut Josiah, dalam program tersebut nantinya warga juga harus dikawal, bagaimana menjaga kualitas hasil produksi dan mengelola keuangannya. Karena bila pengelolaan keuangan buruk maka usaha tersebut rentan mengalami kegagalan. 

"Ini yang sangat penting. Ketika kita memang usaha, semua bisa cari duit, bahkan mohon maaf, modal sempritan pun di pinggir jalan bisa dapat duit," beber Josiah. 

Maka Josiah meminta, Pemkot jangan hanya fokus satu titik lagi, yakni parsial. Namun harus paket komplit sampai cara pemasarannya dipandu. 
Josiah menjabarkan Pemkot selama ini dipandang bukan dari karangan wirausaha. Sehingga, pihaknya berinisiatif membuat sister company, menjadikan perusahaan besar di Surabaya sebagai mentor membidangi pengusaha-pengusaha UMKM baru. 

"Nantinya, hal itu memang benar-benar dapat menularkan ilmunya, bekerja sama dan menggandeng pihak swasta," kata politisi PSI ini. 

Dari sudut pandangnya, cara tersebut sangat ideal. Namun apabila menemui kendala, minimal jangan parsial dulu. Pemkot diminta menyiapkan modalnya secara matang, mengingat BPR sudah ada program Puspita. 

"Kalau memang tidak bisa, mungkin lihat bagaimana caranya supaya permodalnya masuk. Setelah itu, membuat produksinya, cara pemasarannya," papar Josiah. 

Soal pemasaran dalam program ini, Pemkot yang mencarikan buyer, tetapi Josiah  berharap bukan seperti itu, akan tetapi diajarkan cara-cara pemasaran, supaya mereka bisa survive tanpa bergantung kepada pemkot. Strategi pemasaran bisa secara konvensional atau digital marketing. Dikatakan, digital marketing bukan cuma diajarkan market place. Tapi strategi bagaimana produksinya bisa terjual.

"Itu harus diajarkan semua. Kalau memang niat membantu warga supaya entas dari kemiskinan," seru Josiah. 

Kalau Pemkot hanya menyediakan lahan. Josiah menegaskan itu tidak bakalan berhasil, dan dikatakan parsial lagi. "Itu enggak bisa, kalau mengangkat, mengentas masyarakat, dari A sampai Z harus diajarkan," imbau Josiah. 

"Kalau cuma begitu doang. Ya sudah, enggak lama pasti selesai. Pemkot tidak akan sanggup karena memang selama ini pekerjaannya bukan mencari profit," tukas Josiah. 

Maka sekali lagi Josiah mengimbau, Pemkot harus bekerja sama dengan pengusaha. "Itu yang paling utama, solusinya bekerjasama dengan pengusaha, karena pengusaha selain membuka lapangan pekerjaan, kehadiran mereka juga bisa menguntungkan warga sekitar, tularkan ilmunya," urai Josiah. 

Ditegaskan lagi, pemkot tidak akan berhasil tanpa menggandeng pengusaha, sebab pemkot tidak terbiasa mencari laba dan kerjanya selama ini dinilai parsial berdasarkan dinas tertentu. "Iya itu karakter yang terbentuk," ketus Josiah. 

Ia menuturkan, jika backgroundnya bukan pengusaha. Kemudian Pemkot mendesak jadi pengusaha, misalnya cuma disediakan mesin, modal awal, bahan kemudian tempat. Lantas bagaimana cara memasarkannya, mengelola keuangannya gimana?. 

"Enggak diajari bisa ta? Itu namanya usaha yang sia sia, pemborosan," pungkasnya.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni