Skip to main content

Program Rumah Padat Karya Pemkot Menuai Kritikan Dari Anggota Komisi A

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josiah Michael menilai, program pemberdayaan ekonomi warga melalui 'Rumah Padat Karya' Pemkot Surabaya harus parsial. 

"Jangan cuma sekedar program saja, tapi program Rumah Padat Karya harus parsial. Artinya, Pemkot Surabaya harus melakukan pemasaran hasil produk warga, bagaimana memanage keuangan, jika itu tidak dilakukan maka saya katakan akan sia-sia program tersebut," ujar di Surabaya, Selasa (30/05/22).

Josiah mengatakan, Pemkot Surabaya memang benar benar memanfaatkan program tersebut untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Josiah menilai, kelemahan Pemkot selama ini mengerjakan segala sesuatu secara parsial. 

"Aku suka (program) itu, keren!. Tapi  harus paham dulu, produksi, permodalan dan pemasarannya," tegas politisi milenial PSI Surabaya ini.

Menurut Josiah, dalam program tersebut nantinya warga juga harus dikawal, bagaimana menjaga kualitas hasil produksi dan mengelola keuangannya. Karena bila pengelolaan keuangan buruk maka usaha tersebut rentan mengalami kegagalan. 

"Ini yang sangat penting. Ketika kita memang usaha, semua bisa cari duit, bahkan mohon maaf, modal sempritan pun di pinggir jalan bisa dapat duit," beber Josiah. 

Maka Josiah meminta, Pemkot jangan hanya fokus satu titik lagi, yakni parsial. Namun harus paket komplit sampai cara pemasarannya dipandu. 
Josiah menjabarkan Pemkot selama ini dipandang bukan dari karangan wirausaha. Sehingga, pihaknya berinisiatif membuat sister company, menjadikan perusahaan besar di Surabaya sebagai mentor membidangi pengusaha-pengusaha UMKM baru. 

"Nantinya, hal itu memang benar-benar dapat menularkan ilmunya, bekerja sama dan menggandeng pihak swasta," kata politisi PSI ini. 

Dari sudut pandangnya, cara tersebut sangat ideal. Namun apabila menemui kendala, minimal jangan parsial dulu. Pemkot diminta menyiapkan modalnya secara matang, mengingat BPR sudah ada program Puspita. 

"Kalau memang tidak bisa, mungkin lihat bagaimana caranya supaya permodalnya masuk. Setelah itu, membuat produksinya, cara pemasarannya," papar Josiah. 

Soal pemasaran dalam program ini, Pemkot yang mencarikan buyer, tetapi Josiah  berharap bukan seperti itu, akan tetapi diajarkan cara-cara pemasaran, supaya mereka bisa survive tanpa bergantung kepada pemkot. Strategi pemasaran bisa secara konvensional atau digital marketing. Dikatakan, digital marketing bukan cuma diajarkan market place. Tapi strategi bagaimana produksinya bisa terjual.

"Itu harus diajarkan semua. Kalau memang niat membantu warga supaya entas dari kemiskinan," seru Josiah. 

Kalau Pemkot hanya menyediakan lahan. Josiah menegaskan itu tidak bakalan berhasil, dan dikatakan parsial lagi. "Itu enggak bisa, kalau mengangkat, mengentas masyarakat, dari A sampai Z harus diajarkan," imbau Josiah. 

"Kalau cuma begitu doang. Ya sudah, enggak lama pasti selesai. Pemkot tidak akan sanggup karena memang selama ini pekerjaannya bukan mencari profit," tukas Josiah. 

Maka sekali lagi Josiah mengimbau, Pemkot harus bekerja sama dengan pengusaha. "Itu yang paling utama, solusinya bekerjasama dengan pengusaha, karena pengusaha selain membuka lapangan pekerjaan, kehadiran mereka juga bisa menguntungkan warga sekitar, tularkan ilmunya," urai Josiah. 

Ditegaskan lagi, pemkot tidak akan berhasil tanpa menggandeng pengusaha, sebab pemkot tidak terbiasa mencari laba dan kerjanya selama ini dinilai parsial berdasarkan dinas tertentu. "Iya itu karakter yang terbentuk," ketus Josiah. 

Ia menuturkan, jika backgroundnya bukan pengusaha. Kemudian Pemkot mendesak jadi pengusaha, misalnya cuma disediakan mesin, modal awal, bahan kemudian tempat. Lantas bagaimana cara memasarkannya, mengelola keuangannya gimana?. 

"Enggak diajari bisa ta? Itu namanya usaha yang sia sia, pemborosan," pungkasnya.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...