Skip to main content

Pudjianto : Dukungan Untuk Lucy Kurniasari Tidak Ada Paksaan

Mediabidik.com - Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Demokrat kota Surabaya, kebohongan publik terhadap Lucy Kurniasari mengemuka. 

Menurut Pudjianto, Ketua PAC Gubeng, kebohongan publik itu dinyatakan Ketua PAC Wonocolo Ribut Santoso, yang menyatakan dukungan untuk Lucy dipaksa, tidak murni dari hati.

"Tuduhan itu sangat keji, karena surat dukungan terhadap Lucy untuk mencalonkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya dilakukan di depan Notaris. Sebelum surat dukungan ditandatangani, Notaris menanyakan apakah ada paksaan ? Jawabannya tidak ada. Semua pernyataan tidak ada paksaan di rekam oleh notaris yang dapat dijadikan bukti," tegas Pudjianto.

Selain itu, Lucy dinilai pihak yang bertanggung jawab terhadap turunnya kursi Partai Demokrat di DPRD Kota Surabaya dari 6 menjadi 4 kursi pada Pileg 2019. 

"Penilaian itu pasti salah sasaran. Sebab, Lucy Kurniasari menjadi PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya setelah usai Pileg 2019," jelas Wayan Rudi Hartonk Ketua PAC Bubutan.

Karena itu, tambah Rudi, Herlina Harsono Njoto yang harus bertanggung jawab atas turunnya kursi DPRD Partai Demokrat Kota Surabaya. Saat itu, Herlina menjabat sebagai Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.

"Herlina telah gagal membesarkan DPC Partai Demokrat dengan makin menurunnya kursi DPRD Partai Demokrat Kota Surabaya. Karena itu, sungguh aneh bila Herlina dinilai akan mampu membawa Demokrat kembali berjaya," tanya Rudi.

Donny, Ketua PAC Mulyorejo, juga mempersoalkan upaya mendeskreditkan Lucy. Menurut Donny, Lucy ingin menghapus budaya politik uang dalam pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya. Hal itu sejalan dengan keinginan DPP Partai Demokrat yang akan memghapus politik uang di Jawa Timur.

Donny mempersoalkan hal itu, karena ia mendengar perpindahan dukungan beberapa Ketua PAC karena politik uang. Mereka diberi uang Rp 2,5 juta serta dijanjikan satu unit sepeda motor Bit dan pekerjaan bila Herlina menang dalam Muscab Partai Demokrat Kota Surabaya.

Jadi, menurut Moch. Basori, Ketua PAC Tegalsarj, mereka yang mendukung Herlina hanya mencari pembenaran dengan menyudutkan Lucy. Mereka telah melakukan kebohongan publik, yang ingin merusak citra Lucy sebagai kader yang berintegritas dan santun dalam berpolitik.

Padahal, kata Basori, selama dipimpin Lucy, roda organisasi Partai Demokrat Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. "Semua Instruksi Ketua Umum, rapat konsolidasi, dan pendidikan politik sudah berjalan baik di tingkat DPC, DPAC, dan Ranting semua dilibatkan. Bahkan Lucy rajin turun ke masyarakat dan membantu yang membutuhkannya," tutup Basori. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni