Antisipasi Mudik, Pemprov Jatim Terapkan Rayonisasi Wilayah

Mediabidik.com - Wagub Jatim Emil Dardak menjelaskan Pemprov Jatim bersama dengan Forkompinda Jatim sepakat untuk melakukan Rayonisasi

"Kita melakukan rayonisasi/aglomerasi di tujuh rayon untuk melakukan koordinasi yang efektif di titik-titik penyekatan" jelas Emil

Hal itu disampaikan pada Rakor Pengendalian Transportasi Mudik 2021 yang dilaksanakan secara virtual (3/5/2021). Turut hadir Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Ketua Satgas Covid RI dan Ketua DPRD Jatim.

"Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, Sanksi bagi pelanggar yaitu diminta putar balik daerah asal dan operator sanksi administratif" ungkap Emil.

Rayonisasi terbagi sebagai berikut :

Rayon 1 meliputi Gresik-Lamongan, Sidoarjo-Pasuruan dan Mojokerto-Sidoarjo, Rayon 2, Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, dan Malang-Lumajang

Rayon 3, Situbondo-Banyuwangi dan Jember-Lumajang, Rayon 4, Nganjuk-Jombang, Jombang-Mojokerto, Blitar-Kediri, dan Kediri-Malang. Rayon 5, Ngawi-Madiun dan Madiun-Magetan Rayon 6, Bojonegoro-Tuban

dan penyekatan di daerah perbatasan di Tuban-Rembang, Bojonegoro - Cepu, Ngawi Mantingan-Sragen, Magetan - Karanganyar, Tol Ngawi-Solo, Pelabuhan Banyuwangi dan Pacitan-Wonogiri

Disisi lain pengawasan juga dilakukan di lingkup terkecil melalui program Kampung Tangguh dan PPKM Mikro.

Terkait dengan penangananan kepulangan PMI Wagub Emil menjelaskan

"Kepulangan PMI berkaitan dengan kontrak dengan musim lebaran berikutnya, Jumlahnya 9.625 dan langkah yang dilakukan bapak Pangdam V Brawijaya langsung di Swab PCR yang diarahkan untuk pengamanan" tutur Emil

Sebagai penutup Wagub Emil mengajak masyarakat untuk bisa menahan diri kembali

"Tahun lalu kita mampu menahan untuk tidak mudik, harapannya tahun ini juga kita masih mampu seiring dengan ikhtiar vaksinasi dan pemulihan ekonomi semoga kita dapat beraktivitas normal kembali secara bertahap,"tutupnya.(rofik)

foto : Emil Elistianto Dardak Wakil Gubernur Jatim.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog