Skip to main content

Imbas APBD Jatim Refocusing, Ribuan Tenaga Kesehatan Ponkesdes Belum Gajian


Mediabidik.com
- Ketua Fraksi Bintang Keadilan Nurani (FKBN) DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono mengatakan sampai saat ini tenaga kesehatan yang ada di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jatim belum sama sekali menerima honor yang merupakan haknya. Ironisnya lagi, para tenaga kesehatan tersebut belum menerima gajinya sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Mei 2021 sekarang ini.

Pembentukan tenaga kesehatan di Ponkesdes tersebut, kata Dwi Hari Cahyono berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010. "Tujuannya untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa," katanya.

Dipaparkan oleh Dwi Hari Cahyono, dalam Pergub tersebut pada 12(c) hak tenaga kesehatan di Ponkesdes antara lain mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan APBN, APBD Jatim dan APBD kabupaten/kota.

"Ada ribuan tenaga kesehatan di Ponkesdes di Jatim yang belum menerima gajinya dari propinsi. Padahal mereka ini terdepan dalam menangani masyarakat dalam hal kesehatan, terlebih saat ini sedang pandemi," jelasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/5). 

Soal besaran gaji yang harus dibayar untuk tenaga kesehatan di ponkesdes tersebut, Dwi Hari Cahyono belum menyebutkan angka pastinya.

Politisi asal PKS ini mengatakan nasib tenaga kesehatan di ponkesdes tersebut sangat memprihatinkan. 

"Disaat beberapa hari lalu semua merayakan idul fitri 1422 H dengan suka cita dimana semuanya menerima THR. Tapi para tenaga kesehatan ini sampai saat ini belum menerima gaji dari Propinsi," jelas pria asal Malang ini.

Diungkapkan oleh Dwi Hari Cahyono, seharusnya Pemprov Jatim memperhatikan nasib para tenaga ponkesdes tersebut. "Semua tahu kalau APBD Jatim saat ini sedang refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, untuk hak dari para tenaga kesehatan di ponkesdes yaitu gaji, tentunya jangan sampai ikut juga di refocusing. Pemprov harus punya cara bagaimana nasib mereka diperhatikan. Jelas tak keren lah urusan hak orang kok direfocusing," jelasnya.

Sementara itu, Kadinkes Jatim Herlin Ferliana saat dikonfirmasi melalui ponselnya atas temuan tersebut, hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63